Ia menyebut, hingga kini sudah ada tiga partai politik yang secara tegas menolak isu pemakzulan Gibran.
Menurut Jimly, fakta bahwa tiga partai menolak pemakzulan Wapres Gibran sudah cukup menjadi sinyal bahwa pemakzulan Gibran tidak akan berjalan secara politik.
"Sudah tiga partai tolak pemakzulan. Apa tidak cukup untuk yakinkan, pemakzulan tidak mungkin terjadi?" kata Jimly Asshiddiqie kepada wartawan, Senin (9/6).
Ia meminta agar masyarakat mengalihkan perhatian dari isu pemakzulan Gibran, dan fokus pada pengawasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Menurutnya, pengawasan jauh lebih penting untuk memastikan arah pembangunan ke depan.
Pemakzulan Gibran Tidak Mungkin, Fokus Awasi Kinerja!
"Maka lebih baik perhatian dan kemarahan diarahkan untuk awasi kinerja pemerintah sekarang," ucap Jimly.
Lebih jauh, Jimly Asshiddiqie mengingatkan masyarakat agar tidak mengulangi kesalahan politik yang terjadi pada Pilpres 2024. Ia mengajak seluruh pihak untuk mulai bersiap menghadapi Pilpres 2029 dengan semangat perbaikan.
Persiapan untuk Pilpres lagi pada 2029 agar pengalaman pahit 2024 jangan terulang dan lebih penting antisipasi untuk perbaikan sistem ke depan," tegasnya
Jimly, yang juga dikenal sebagai pakar hukum tata negara, menggarisbawahi bahwa pemakzulan Gibran hanya akan menjadi wacana tanpa dukungan politik mayoritas di DPR dan MPR. Dengan adanya partai-partai besar yang menolak, peluang pemakzulan nyaris mustahil.
Dengan demikian, ia berharap masyarakat tidak larut dalam isu yang menurutnya hanya menambah kegaduhan politik.
Sebaliknya, ia mendorong publik untuk lebih aktif mengawasi jalannya pemerintahan agar pemerintahan Prabowo-Gibran bisa bekerja dengan optimal dan transparan.
Editor : Redaksi Lombok Post