LombokPost - Desakan sejumlah anggota DPRD NTB pada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk mengambill langkah cepat dalam mengganti Sekda NTB Lalu Gita Ariadi terus berdatangan. Hal itu bermunculan di tengah desakan lain dalam menyikapi seleksi direksi Bank NTB Syariah. Pengamat politik NTB Dr Alfiyahrin menilai Lalu Muhamad Iqbal cukup berhati-hati dalam menyikapi dua kasus tersebut.
“Dan itu cukup dimaklumi. Kehatian-hatian dalam hal ini sangat penting dan memang dibutuhkan dalam pengelolaan birokrasi,” kata Dr Alfisyahrin pada Lombok Post, kemarin (16/6).
Kendati demikian, sikap terlalu berhati-hati dalam menyikapi persoalan pelayanan publik menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan. Menurutnya, gubernur harus memahami tingginya kontrol publik terhadap sikap pemimpin daerah. Di tengah sorotan publik yang tinggi, sikap kehati-hatian patut dipertimbangkan, apalagi jika hal itu dapat memperlambat atau bahkan menghambat jalannya pelayanan publik.
“Pelayanan publik ini kan tidak boleh berhenti. Apalagi ada kekosongan seperti dalam kasus Sekda NTB. Dengan keluarnya SK Mendagri, berarti saat itu juga Sekda NTB tidak lagi aktif. Dalam situasi seperti ini, respons gubernur harus cepat. Harus ada pelaksana tugas sekda NTB yang segera ditunjuk oleh gubernur,” terangnya.
Perbaikan dan percepatan pelayanan di masa transisi membutuhkan langkah yang cermat, cepat, dan tepat. Kehatian-hatian Lalu Iqbal bisa jadi pada kebijakan pemerintah pusat yang kemudian tidak sesuai dengan langkah yang diambil. Kata Alfisyahrin, bisa jadi Lalu Iqbal tengah menakar kebijakan pemerintah pusat.
“Misalkan setelah menetapkan Plt Sekda, lalu ternyata ada keputusan pemerintah pusat yang berbeda. Ini juga membutuhkan kehati-hatian,” jelasnya.
Kehati-hatian Lalu Iqbal juga dinilai tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan dalam penentuan Sekda NTB. Sekda NTB sebagai jabatan tertinggi ASN tentu tidak akan terlepas dari adanya kepentingan politik. Ada berbagai pertimbangan yang harus didengarkan gubernur dalam menentukan sikap memilih pengganti Lalu Gita Ariadi.
“Memang tentu hal ini tidak bisa terlepas dari adanya muatan politis Pasti ada juga pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya politis,” sambungnya.
Mengenai hal itu, Ketua Komisi I DPRD NTB Moh Akri meminta agar Gubernur NTB memastikan semangat meritokrasi yang digaungkan tetap berjalan. Dalam hal memilih Sekda, baik pelaksana tugas atau definitif nanti, diharapkan benar-benar sesuai dengan semangat meritokrasi.
“Jadi jangan memilih Sekda ini berdasarkan ego sektoral. Semisal harus dari daerah Bima, pulau Sumbawa, Lombok, dan lain sebagainya. Pilihlah yang sesuai berdasarkan kemampuan, integritas, kapasitas, dan loyalitasnya,” jelas Akri.
Politisi PPP itu juga berharap Gubernur dapat lebih cepat dalam mengambil sikap. Jika memang SK Mendagri itu sudah ditetapkan, maka sebaiknya ada keputusan yang dapat segera diambil.
“Ya jangan ditunda-tunda,” pintanya. (tih)
Editor : Prihadi Zoldic