Lombokpost-Anggota DPRD NTB M Nashib Ikroman Dapil IV Lombok Timur bagian selatan menyikapi persoalan pariwisata yang tengah menjadi sorotan publik di teluk Ekas, Lombok Timur.
Politisi partai Perindo itu mendorong Pemprov untuk segera mengambil inisiatif melakukan mediasi atas persoalan pemanfaatan ruang wilayah laut yang terjadi di teluk Ekas, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
Persoalan ini muncul setelah Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menegur pelaku usaha pariwisata Lombok Tengah yang membawa wisatawan asing ke pantai Ekas.
Menurutnya hal tersebut membutuhkan intervensi dari Pemprov. Jika tidak ditangani dengan cepat, ia khawatir hal itu dapat menimbulkan dampak negatif lain yang merugikan banyak pihak.
“Inisiasi mediasi ini harus segera dilakukan, jangan dibiarkan persoalannya berkembang,” kata M Nashib Ikroman pada Lombok Post, Rabu (18/6).
Ia menilai, yuridiksi wilayah disertai kewajiban dan kewenangan pemanfaatan ruang laut sudah memiliki berbagai regulasi yang bisa dipacu secara bersama.
Hanya saja, jika persoalan yang ada tidak dibahas disertai dengan regulasi, maka justru akan menimbulkan masalah.
“Bab konflik pemanfaatan ruang laut ini banyak terjadi, di wilayah selatan Lombok Timur pemanfaatan pariwisata dengan budidaya laut juga bermasalah," ungkapnya.
Persoalan seperti di Teluk Ekas ini banyak terjadi, sehingga yang dibutuhkan adalah membangun kesepahaman dan pengertian antar satu dengan yang lain.
Bagaimana pelaku usaha wisata di Teluk Ekas memperoleh dampak positif dari ramainya wisatawan yang menikmati ombak untuk surfing. Serta para pelaku wisata di luar Teluk Ekas juga tetap operasional, sehingga dunia pariwisata NTB tetap maju dan dioptimalkan.
Untuk itu, daerah yang satu dengan daerah lainnya harus saling membantu. Kolaborasi antara daerah sangat dibutuhkan dalam memajukan pariwisata. Seperti apa yang selama ini telah dilakukan juga oleh para pelaku usaha pariwisata di NTB.
“Masing-masing kita harus memiliki perspektif kolaborasi, jangan justru sebaliknya," kata Nashib atau yang akrab disapa Acip.
Acip berharap pemerintah provinsi dapat segera turun tangan tanpa harus menunggu inisiatif dari pihak terkait yang dalam tanda kutip tengah berselisih.
Di mana Pemprov dikatakan memiliki tanggung jawab dalam meluruskan pemahaman atas pemanfaatan ruang wilayah laut yang tengah menjadi perbincangan.
Terpisah, perwakilan pelaku usaha wisata di pantai Ekas, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur Ruth Seran menerangkan apa yang tengah menjadi sorotan publik khususnya para pelaku usaha pariwisata Lombok membutuhkan keterangan mendalam dari kedua belah pihak.
Langkah Bupati Lotim Haerul Warisin bukan serta merta atau spontan dilakukan yang kemudian diframing sebagai pengusiran. Namun hal itu merupakan hasil kajian dan tinjauan yang cukup lama dilakukan bersama para pelaku usaha pariwisata di pantai Ekas.
“Jadi tidak bisa dilihat setengah-tengah. Saat ini kami mengikuti saja apa arahan dari bapak Bupati,” kata Ruth Seran.
Editor : Akbar Sirinawa