LombokPost – Bendahara DPW PAN NTB Hasbullah Muis Konco mengatakan pihaknya akan segera mengumpulkan seluruh kader yang masuk dalam jajaran pengurus periode 2025-2030.
Nama-nama dan jabatan pengurus akan diumumkan langsung oleh Ketua DPW PAN NTB Lalu Ahmad Zaini alias LAZ.
Formasi struktur sesuai SK DPP PAN yang diterima Kamis pekan (17/7) lalu.
"Dalam SK itu semua sudah tertulis nama dan jabatan. Jadi itu yang akan diumumkan oleh ketua DPW (Lalu Ahmad Zaini, Red)," ujar Konco, Senin (21/7).
Terkait protes dari sejumlah kader karena hingga kini tidak tahu menahu jabatan apa yang diemban, hal itu memang sengaja dirahasiakan.
Dalam pekan ini, LAZ rencanakan akan mengumpulkan seluruh pengurus DPW untuk diumumkan sesuai SK. Sekaligus menjadi ajang konsolidasi pengurus baru DPW PAN NTB.
"Nanti kan akan tahu setelah diumumkan langsung ketua DPW. Semua pengurus akan diundang," paparnya," ujar Sekretaris Komisi IV DPRD NTB itu.
Terkait analisis pengamat politik UIN Mataram Dr Ihsan Hamid yang menyebut ada potensi matahari kembar dalam tubuh DPW PAN NTB, Konco langsung menepis.
Menurutnya, Ketua DPW Lalu Ahmad Zaini dan Sekretaris Ady Mahyudi adalah duet maut yang serasi. Kedua kepala daerah itu siap membesarkan PAN di Provinsi NTB.
"Pak LAZ jadi simbol kekuatan PAN di Pulau Lombok dan Pak Ady Mahyudi di Pulau Sumbawa. Jadi ini sinergi yang pas. Tidak ada matahari kembar," tegas Konco.
Sebelumnya, Pengamat Politik UIN Mataram Dr Ihsan Hamid menilai duet LAZ dan Ady Mahyudi cukup menjanjikan secara elektoral.
Tapi ada potensi muncul matahari kembar karena LAZ dan Ady sama-sama menjabat bupati. Levelnya sama.
Apalagi informasi yang berkembang masuknya Ady Mahyudi sebagai sekwil (sekretaris wilayah) cendrung karena permintaan langsung dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Bukan karena permintaan LAZ.
Nah, jika pola komunikasi tidak baik, ini akan menjadi ancaman serius terkait soliditas dan harmonisasi ke depan.
Karena secara emosional di panggung depan, LAZ dan Ady sama-sama menjabat bupati.
"Hal ini rentan berpotensi crash atau gesekan dalam komunikasi politik," papar Ihsan.
Apalagi secara kultur di partai politik, biasanya jabatan ketua, sekretaris dan bendara dipegang oleh figur yang berbeda latar belakang.
Tradisi di partai lain, jika ketua umum adalah pejabat publik seperti kepala daerah, sekretaris dipegang oleh bukan kepala daerah sehingga memiliki waktu yang efektif mengurus partai.
"Tapi di PAN ini beda. Ketua dan sekretaris sama-sama kepala daerah yang levelnya sejajar," tandas Ihsan. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida