LombokPost – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029 mengkritisi dokumen RPJMD yang disodorkan pemprov.
Dari tiga prioritas gubernur, bidang pariwisata mendapat sorotan tajam. Salah satunya soal kesiapan sumber daya manusia (SDM).
Wakil Ketua Pansus Sambirang Ahmadi mengatakan pariwisata NTB mengalami persoalan soal SDM bidang pariwisata.
Sejauh ini belum ada intervensi ke mahasiswa yang mengambil kuliah di bidang pariwisata. Misalnya berupa beasiswa. Padahal hal itu bagian dari pembangunan SDM.
"Kami dapat laporan banyak mahasiswa Poltekpar (Politeknik Pariwisata) Lombok yang DO (drop out) karena tidak bisa bayar kuliah," kata Sambirang.
Nah, dalam RPJMD belum ada keberpihakan gubernur terkait peningkatan kapasitas dan kualitas SDM bidang pariwisata. Termasuk berupa pemberian beasiswa ke mahasiswa atau mereka yang belajar tentang pariwisata.
"Dalam RPJMD belum diatur. Bagiamana kita mau berpihak ke pariwisata kalau tidak ada intervensi soal peningkatan SDM," tegas Ketua Komisi III DPRD NTB itu.
Anggota Pansus Raden Nuna Abriadi juga menyoroti kualitas SDM bidang pariwisata NTB. Padahal di sisi lain, gubernur ingin mewujudkan destinasi wisatawan berkelas dunia.
"Keberpihakan gubernur terhadap SDM pariwisata rendah sekali. Bagaimana kita mau mendunia di bidang pariwisata kalau pelaku wisata tidak bisa Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya," tegas Raden Nuna.
Pihaknya juga menyoroti kurangnya fasilitas Tourism Information Center (TIC) di pintu-pintu masuk wisatawan. Informasi wisata yang terbatas ini menjadi keluhan wisatawan ke masuk ke NTB.
"TIC ini belum terkelola dengan baik. Karena keterbatasan informasi juga memengaruhi kunjungan wisatawan," papar politisi PDIP itu.
Penjabat (Pj) Sekda Provinsi NTB Lalu Mohamad Faozal menghargai masukan para wakil rakyat.
Dikatakan, kritikan dan masukan dari anggota pansus akan dipakai untuk terus menyempurnakan dokumen RPJMD 2025-2029.
"Masukan dari anggota DPRD akan dipakai sebagai penyempurnaan. Sehingga arah RPJMD betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat NTB," kata Faozal.
Disampaikan, RPJMD NTB akan ditekankan pada tiga aspek yang menjadi program strategis Gubenur Lalu Muhamad Iqbal. Yaitu pengentasan kemiskinan, ketahan pangan, dan pariwisata mendunia.
Oleh karena itu, Faozal menambahkan RPJMD yang disusun hendaknya memperhatikan aspek itu. Sehingga tidak menyulitkan dalam proses aplikasi di kalangan.
"RPJMD juga disusun menyesuaikan dengan kemampuan keuangan dan finansial daerah yang realistis," ujar Faozal.
Pemprov optimistis DPRD bisa segera menentukan pembahasan hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Pihaknya memasang target agar 20 Agustus mendatang, dokumen tersebut bisa ditetapkan menjadi Perda RPJMD NTB 2025-2029.
"Kami akan kawal agar RPJMD bisa disahkan pada 20 Agustus. Atau sebelum pembebasan APBD Perubahan," tandas Faozal.
Anggota Pansus RPJMD M.Nashib Ikroman mengatakan pembahasan akan dilakukan secara maraton untuk mengejar target pengesahan menjadi Perda RPJMD pada 20 Agustus.
Sebab Perda RPJMD provinsi harus sudah ditetapkan sebelum RPJMD kabupaten/kota.
"Dari sisi waktu kita memang tidak bisa berlama-lama karena akan merugikan. Efeknya tidak hanya ke pemprov tapi juga kabupaten/kota," papar Acip.
Editor : Siti Aeny Maryam