LombokPost – Proses seleksi kepala kepala (kepsek) jenjang SMA sederajat di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terus menjadi sorotan wakil rakyat.
Anggota Komisi V DPRD NTB Made Slamet mengaku sudah mendengar rumor soal kejanggalan dalam proses rekrutmen calon kepala sekolah.
Dia mempertanyakan transparansi pelaksanaan seleksi yang dinilai janggal. "Memang isu ini sudah terdengar di luar. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api," kata Slamet, Jumat (25/7).
Dia menduga proses seleksi calon kepala sekolah beraroma politis.
Prosesnya dinilai janggal karena beberapa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi tidak jadi diikutsertakan dalam tahapan seleksi substansi.
Dikbud NTB hanya mengikutsertakan sebagian kecil dari peserta yang dinyatakan lolos administrasi.
Sehingga mereka yang dinyatakan lolos seleksi administrasi harus gigit jari karena terpental di jenjang seleksi berikutnya.
"Sangat berbahaya jika dunia pendidikan diseret-seret ke kepentingan politik. Karena efeknya akan panjang. Yang jadi korban nanti siswa," ujar Made Slamet.
Pihaknya khawatir, yang menjabat kepala sekolah bukan sosok yang kompeten. Tapi karena faktor kedekatan dengan pihak tertentu.
Sehingga bisa menurunkan mutu dan kualitas pendidikan di NTB. Karena yang terpilih bukan karena profesionalitas dan kemampuan. DPRD meminta agar proses seleksi kepsek dijauhi dari kepentingan politik.
"Mimpi kalau bicara peningkatan SDM kalau tidak bisa profesional," imbuhnya.
Nah, untuk menjawab rumor itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal diminta untuk bersikap. Publik menunggu klarifikasi dari Gubernur secara langsung.
Sebab hal itu akan menjadi jawaban atas wacana meritokrasi yang selalu menjadi slogan Gubernur Iqbal. "Memang ini masih dugaan. Kami harap bisa dijawab oleh Pak Gubernur," paparnya.
Komisi V DPRD NTB pun siap membuka posko pengaduan. Wakil rakyat sangat terbuka jika ada pihak terkait yang ingin mengadukan persoalan ini.
Termasuk dari para calon kepala sekolah yang merasa dirugikan. Misalnya yang bersangkutan dinyatakan lulus administrasi tapi tidak bisa mengikuti jenjang seleksi berikutnya.
"Saya pesimistis kalau ini PNS tidak akan berani mengadu. Tapi kalau ada yang berani silakan. Datang saja. Kalau betul ada disertai dengan bukti-bukti kita suarakan. Kita lawan bersama," tandas Ketua DPC PDIP Kota Mataram itu.
Proses seleksi calon kepala sekolah (Kepsek) di NTB tahun ini menuai sorotan. Seperti diketahui, sejumlah guru peserta seleksi mengaku kecewa dan mempertanyakan transparansi pelaksanaan seleksi yang dinilai janggal.
Kekecewaan ini muncul setelah mereka yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi administrasi, tidak diikutsertakan dalam tahapan seleksi substansi.
Calon kepala sekolah asal Bima yang mengikuti seleksi menduga ada permainan yang melibatkan pengelola ruangan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk mengubah tampilan tersebut.
"Untuk menutupi permainan curang tersebut, mereka (Dikbud) bermain dengan pengelola ruang GTK, mengubah kembali tampilan ruang GTK masing-masing guru dari warna biru di bagian seleksi substansi menjadi hitam kembali," kata guru yang meminta dirahasiakan identitasnya.
Editor : Kimda Farida