LombokPost – Pemprov NTB diminta terus menggenjot serapan belanja di awal semester kedua ini.
Hingga awal Agustus, progres belanja daerah sudah mencapai 45 persen. Atau realisasinya sebesar Rp 2,8 triliun.
Adapun realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 54,21 persen. Atau sebesar Rp 3,3 triliun.
Progres tersebut diproyeksikan akan terus bergerak naik.
"Serapan belanja kita semakin bergerak. Artinya jarak antara pendapatan dan belanja tidak terlalu jomplang," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Nursalim, Jumat (8/8).
Diakuinya, progres belanja daerah memang masih perlu optimalkan lagi.
Sehingga pendapatan dan belanja bisa berjalan paralel. Sebab saat ini sudah memasuki triwulan ketiga atau semester dua.
"Belanja tinggal digenjot sedikit supaya lebih maksimal," ujar Nursalim.
Saat ini, ungkap dia, sudah ada beberapa proyek besar yang berjalan. Artinya surat perintah membayar (SPM) sudah diajukan.
Baca Juga: Denda Proyek Belum Terbayar Rp 3,1 Miliar, DPRD NTB Minta Blacklist Rekanan Bermasalah
Yaitu pekerjaan rehabilitasi gedung Islamic Center pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB.
Serta pekerjaan pembangunan gedung Rawat Inap Rumah Sakit (RS) Mandalika di Dinas Kesehatan NTB.
"Insya Allah mungkin minggu ini sudah ajukan pembayaran SPM. Kalau yang besar-besar ini sudah jalan progres belanja bisa naik lagi," ujarnya.
Yang masih dilakukan pendampingan di antaranya serapan belanja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB uang masih sangat minim.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Sambirang Ahmadi mengkritisi capaian belanja daerah.
Menurutnya, progres belanja masih tergolong rendah. Sebab tahun anggaran 2025 sudah berjalan separo lebih.
"Saat ini sudah masuk semester dua. Seharusnya belanja bisa di atas 50 persen. Setidaknya sudah 60 persen," tegas Sambirang.
Saat ini, sambung dia, masyarakat sedang menunggu belanja dari pemerintah.
Karena ini sebagai alternatif untuk menggeliatkan kegiatan ekonomi masyarakat. DIa mengingatkan agar jangan sampai belanja pemerintah justru menumpuk di akhir tahun.
"Kalau ini yang terjadi bisa repot lagi. Proyek bisa tidak terbayar seperti tahun lalu. Jadi utang lagi. Ini harus dihindari," paparnya.
Wakil rakyat pun mendorong Pemprov NTB untuk terus memaksimalkan belanja daerah.
Sambirang meminta pemprov di semua OPD untuk tidak menunda-nunda belanja.
"Padahal ini bukan karena tidak ada uang tapi lambatnya mengambil keputusan. Uangnya ada. Tapi belanja tidak maksimal," tandas legislator Dapil NTB 5 (Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat) itu.
Editor : Kimda Farida