LombokPost – Raden Nuna Abriadi membenarkan telah diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) DPRD NTB.
Nuna mengaku bersalah karena tidak melapor ke Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat sebelum mengikuti pertemuan dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pada Senin malam (18/8) di sebuah hotel di kawasan Senggigi, Lombok Barat.
"Jadi apa yang kemarin saya lakukan adalah sebuah kesalahan. Karena saya tidak menyampaikan kepada ketua partai (Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat, Red) terhadap pertemuan yang dimaksud," kata Raden Nuna kepada Lombok Post, Minggu (24/8).
Seharusnya, sambung dia, dirinya melapor ke partai sebelum bertemu dengan siapa saja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada partai. Termasuk pertemuan bersama gubernur.
Hanya saja, Nuna menegaskan bahwa pertemuan yang juga diikuti seluruh ketua fraksi di DPRD NTB sama sekali tidak membahas persoalan dana siluman yang saat ini bergulir di kantor Udayana (Kantor DPRD NTB).
"Saya tegaskan tidak ada pembahasan soal gonjang ganjing dana siluman. Sama sekali tidak ada," kilahnya.
Lalu apa yang dibahas? Menurut Nuna, pertemuan itu lebih banyak berupa silaturahmi biasa antara gubernur sebagai pemimpin eksekutif dan ketua fraksi sebagai perwakilan legislatif.
"Tidak ada hal yang terlalu penting yang dibahas. Hanya kongkow-kongkow biasa. Beliau (Gubernur Iqbal, Red) hanya menyampaikan satu kalimat, mungkin bulan-bulan ini mau menyampaikan perubahan perda tentang pajak dan retribusi. Itu saja," ungkap Nuna.
Nah, karena isi pertemuan dinilai tidak menyangkut hal yang terlalu urgen sehingga Nuna tidak melaporkan pertemuan ke institusi partai. Khususnya ke Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat.
Nuna menyadari bahwa, fraksi di legislatif merupakan perpanjangan tangan dari partai.
Sehingga sudah seharusnya semua hal yang menyangkut kepentingan fraksi harus dilaporkan kepada partai.
"Dalam hal ini ketua partai. Dan itu tidak saya lakukan dalam pertemuan itu," aku politisi asal Kabupaten Lombok Utara (KLU) itu.
Menurutnya lagi, pergantian ketua fraksi adalah sesuatu yang wajar dan biasa. Bahkan kebijakan partai seperti itu bukan kali saja.
Sebagai anggota legislatif, Nuna juga pernah dirotasi ke komisi yang berbeda.
Hal itu bagian dari cara partai melakukan evaluasi terhadap kadernya di legislatif.
"Artinya apa yang dilakukan oleh PDIP NTB ini sebuah kewajaran. Dan sebagai kader saya tetap tegak lurus kepada putusan partai. Kepada instruksi partai. Kalaupun kemudian ada pergeseran ketua fraksi, itu adalah hak dari partai," pungkas Sekretaris Komisi III DPRD NTB itu.
Diketahui, Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) DPRD NTB adalah fraksi gabungan tiga partai. Meliputi PDIP 4 kursi, Nasdem 4 kursi, dan Perindo 3 kursi.
Dalam struktur ketua fraksi dijabat Raden Nuna Abdiradi dari PDIP, Wakil Ketua Asaat Abdullah dari NasDem dan Sekretaris Fraksi M.Nashib Ikroman dari Perindo.
Anggota fraksi terdiri dari Made Slamet, Abdul Rahim, Suhaimi, Suharto, Raihan Anwar, Lalu Arif Rahman Hakim, Rohani, dan TGH Sholah Sukarnawadi. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida