LombokPost – Sekretaris DPD PDIP NTB Hakam Ali Niazi menyampaikan surat perihal pergantian ketua fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) DPRD NTB sudah dikirim ke Sekretariat DPRD NTB pada Rabu lalu (20/8).
Surat itu berisi pemberhentian Raden Nuna Abriadi sebagai ketua fraksi yang digantikan oleh Made Slamet.
Made Slamet adalah kader senior PDIP NTB yang kini menjabat Ketua DPC PDIP Kota Mataram.
"Selanjutnya kami mengikuti mekanisme di dewan. Biasanya surat masuk ini akan dibacakan oleh pimpinan dewan di rapat paripurna," kata Hakam, Minggu (24/8).
Yang terpenting saat ini, sambung dia, proses internal partai sudah selesai.
Adapun terkait waktu pembacaan surat di DPRD NTB, pihaknya akan mengikuti mekanisme yang ada di dewan.
"Kalau internal partai proses ini sudah selesai. Tinggal menunggu dewan. Terserah pimpinan DPRD mau dibacakan kapan di paripurna," ujar Hakam.
Dia menepis anggapan bahwa DPD PDIP NTB melakukan pergantian ketua fraksi secara mendadak. Struktur partai, sambung dia, sudah menyampaikan ke Raden Nuna Abriadi.
"Sebelum surat itu kami sudah komunikasikan. Tidak begitu saja, tiba-tiba diganti. Kita sudah membangun komunikasi dengan yang bersangkutan," ungkapnya.
Terkait pemicu pencopotan Nuna, Hakam mengatakan kebijakan itu menjadi ranah internal PDIP.
Itu juga menyangkut kebutuhan partai. Kebijakan itu sudah dikalkulasi secara matang.
"Pertimbangan partai banyak. Tapi yang jelas ada kebutuhan partai. Ada kebutuhan eksternal dan internal," kata Hakam.
Terkait rumor Ketua DPD PDIP NTB Rahmat Hidayat yang marah karena pertemuan membahas dana siluman di dewan, Hakam membantah.
Sebetulnya tidak ada hal prinsip yang menjadi dasar pergantian. Dia bilang, wajar publik menghubungkan hal itu karena waktunya hampir bersamaan.
Yaitu pencopotan Nuna sebagai ketua fraksi dilakukan sehari usai pertemuan dengan Gubernur Iqbal.
"Mungkin karena waktunya hampir bersamaan sehingga orang mencocok-cocokan. Tapi proses ini tidak serta merta. Kebetulan waktunya saja yang hampir bersamaan," kilahnya.
Disampaikan, pergantian ketua fraksi adalah rotasi biasa. Sebagai petugas partai, setiap anggota dewan dari PDIP harus siap ditempatkan di mana pun.
"Ini tour of duty. Petugas partai harus tegak lurus dengan keputusan partai," papar Hakam.
Terkait penunjukan Made Slamet sebagai ketua fraksi yang baru, menurut Hakam banyak pertimbangannya.
Saat ini dibutuhkan sosok kader yang senior dan berpengalaman di tengah dinamika kondisi politik NTB.
Sehingga berbagai dinamika bisa direspon dan ditangani secara baik oleh fraksi.
"Kita butuh sosok yang berpengalaman. Apalagi kondisi saat ini lagi gonjang ganjing. Makanya kami butuhkan sosok yang matang dan berpengalaman. Seperti Pak Made ini," pungkas Hakam Ali Niazi.
Seperti diketahui, Raden Nuna diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) DPRD NTB.
Nuna mengaku bersalah karena tidak melapor ke Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat sebelum mengikuti pertemuan dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pada Senin malam (18/8) di sebuah hotel di kawasan Senggigi, Lombok Barat.
"Jadi apa yang kemarin saya lakukan adalah sebuah kesalahan. Karena saya tidak menyampaikan kepada ketua partai (Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat, Red) terhadap pertemuan yang dimaksud," kata Nuna.
Editor : Kimda Farida