LombokPost – Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) NTB Rachmat Hidayat angkat suara terkait pergantian ketua fraksi DPRD NTB.
Dari sebelumnya Raden Nuna Abriadi ke Made Slamet.
"Rotasi ini hal yang biasa dalam partai politik. Ini dalam rangka penyegaran organisasi untuk memudahkan koordinasi saja," kata Rachmat Hidayat, Senin (25/8).
Disampaikan, fraksi merupakan kepanjangan tangan partai.
Sehingga semua pertemuan politik termasuk bertemu dengan gubernur harus dilaporkan terlebih dahulu ke partai.
"Jadi nggak bisa diam-diam datang ke agenda politik. Apalagi menghadiri undangan gubernur, tentu partai harus tahu terlebih dahulu," jelas Rachmat.
Pernyataan itu seolah menjadi sindiran telak bagi Raden Nuna Abriadi yang sebelumnya ikut dalam pertemuan bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di sebuah hotel di kawasan Senggigi,Lombok Barat.
Pertemuan Senin malam (18/8) itu dihadiri seluruh ketua fraksi. Dalam wawancara sebelumnya dengan Lombok Post, Nuna menampik anggapan bahwa pertemuan tertutup itu membahas perihal dana siluman yang kini menjadi gonjang ganjing di DPRD NTB.
Rachmat menegaskan, semua gerak-gerik kader di DPRD harus diketahui oleh partai. Apalagi di tengah sorotan publik saat ini.
Puluhan anggota DPRD NTB termasuk pimpinan dewan sudah diperiksa oleh Kejati NTB terkait dugaan dana siluman.
"PDIP adalah partai yang punya koridor dan aturan, semua gerak-gerik dan kegiatan kedewanan wajib semua anggota fraksi melaporkannya ke partai," tegas anggota Komisi I DPR RI itu.
Atas pertimbangan itu, Rachmat meminta semua anggota fraksi tidak bisa seenaknya bertemu dengan siapapun kecuali atas seizin partai.
Di mana undangannya serta bertemu dengan siapa harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke partai.
Sejak awal, sambung dia, PDIP mendorong pemerintahan di NTB harus berjalan sesuai koridor dan aturan.
"Maka jika kepemimpinan dijalankan dengan pola kegaduhan seperti saat ini, tentu PDIP akan tetap bersikap kritis untuk mengawal jalannya pemerintahan ini," pungkas orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.
Sementara itu, pergantian ketua fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) DPRD NTB rupanya belum diketahui oleh anggota fraksi dari partai lain.
Sekretaris Fraksi M.Nashib Ikroman dari Perindo mengaku belum ada pemberitahuan terkait pergantian ketua fraksi.
"Saya belum tahu. Saya baru dengar informasi via media saja," kata Acip, sapaan karib M.Nashib Ikroman.
Ditanya lebih jauh soal mekanisme perombakan susunan fraksi, Acip menolak menjelaskan. Saat ini pihaknya masih menunggu informasi resmi dari partai.
"Saya baru bisa berikan informasi lebih lanjut setelah nanti ada informasi resmi. Ditunggu saja," kata Sekretaris DPW Perindo NTB itu.
Hal yang sama disampaikan anggota fraksi dari unsur Partai NasDem Suharto.
Dikatakan, sejauh ini belum ada pembahasan secara resmi di internal fraksi soal pergantian ketua fraksi PPR. Belum ada rapat apapun yang digelar.
"Memang saya tahu (pergantian ketua fraksi, Red) dari informasi yang berkeliaran di media saja. Resminya belum. Kan harus nunggu rapat paripurna," kata anggota Komisi IV DPRD NTB itu.
Diketahui, Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) DPRD NTB adalah fraksi gabungan tiga partai. Meliputi PDIP 4 kursi, Nasdem 4 kursi, dan Perindo 3 kursi.
Dalam struktur tertera ketua fraksi dijabat Raden Nuna Abdiradi dari PDIP, Wakil Ketua Asaat Abdullah dari NasDem dan Sekretaris Fraksi M.Nashib Ikroman dari Perindo.
Anggota fraksi terdiri dari Made Slamet, Abdul Rahim, Suhaimi, Suharto, Raihan Anwar, Lalu Arif Rahman Hakim, Rohani, dan TGH Sholah Sukarnawadi. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida