LombokPost – Fraksi-fraksi DPRD NTB kompak meminta pemprov untuk memprioritaskan pejabat lingkup Pemprov NTB dan kabupaten/kota dalam seleksi terbuka enam kepala OPD.
Pertimbangannya, kompetensi dan integritas putra daerah tidak kalah dibandingkan pejabat dari luar.
Selain itu, ASN lokal lebih menguasai medan dan kultur masyarakat NTB. "Tentu kami berharap putra daerah bisa mengisi kekosongan jabatan di OPD-OPD yang dibuka saat ini," kata Ketua Fraksi PKB DPRD NTB Jamhur, Senin (25/8).
Menurutnya, ASN yang sudah lama berkiprah di NTB tidak kalah mumpuni dengan pejabat dari luar.
Hanya saja yang dibutuhkan saat ini adalah motivasi dan kepercayaan diri para ASN untuk mendaftar.
"Sehingga jangan sampai ASN kita menjadi penonton. Hanya menjadi anak buah bukan sebagai pengendali birokrasi di surau OPD," imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD NTB dari fraksi PKS Yek Agil menyampaikan penataan birokrasi memang harus mengikuti regulasi.
Selama regulasinya terpenuhi, maka siapa pun boleh ikut dalam open bidding eselon II itu.
"Tentu memang dalam hal ini ada dari luar NTB yang mendaftar kalau sesuai regulasi kenapa tidak," ujarnya.
Meski demikian, sambung Agil, yang terpenting bagaimana nanti setiap orang memiliki peluang yang sama.
Jika memang hasil seleksi kualitas ASN NTB lebih tinggi atau sama dengan pendaftar dari luar, tentu pansel harus berpihak ke putra daerah.
"Ini penting dalam rangka menumbuhkan birokrasi berbasis regenerasi. Putra daerah tetap diutamakan," jelas Yek Agil.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto menyampaikan tingginya animo pejabat luar daerah bahkan pejabat kementerian yang daftar menandakan bahwa NTB dinilai punya magnet bagi para ASN dari seluruh Indonesia.
"Ini artinya banyak hNg ingin mengabdi untuk NTB. Yang jelas kita kan tidak bisa melarang," ujar Sudirsah.
Kendati demikian, Sudirsah berharap adanya prioritas dan keberpihakan terhadap calon pejabat yang memang berasal dari NTB.
Bagaimanapun, sambung dia, putra-putri NTB lebih memahami konteks dan kultur budaya lokal.
Sehingga diharapkan akan lebih mudah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
"Memang kami harap lebih memprioritaskan putra-putri daerah yang punya kompetensi. Pak Gubernur kan sangat terbuka, malah beliau mendorong. Ini kan ruang kontribusi yang positif. Saya berharap memang putra-putri daerah dapat diprioritaskan," imbuh Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu.
Berdasarkan data terakhir Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tercatat sudah 25 pejabat dari berbagai daerah yang mendaftar di enam OPD yang dilelang.
Jumlah pendaftar di enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di NTB yaitu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) lima orang, Kepala Biro Hukum lima orang.
Selanjutnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lima orang.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) empat orang, serta Kepala Dinas Perhubungan lima orang. Sementara untuk jabatan Inspektur di Inspektorat, baru satu orang yang resmi mendaftar dari instansi vertikal.
Editor : Siti Aeny Maryam