LombokPost – Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir meninjau kondisi kantor DPRD NTB yang dibakar massa aksi pada Sabtu lalu (30/8).
Kondisi gedung tiga lantai itu rusak parah. Nyaris semua bagian gedung dewan ludes terbakar.
Mulai dari ruang pimpinan dewan, ruang fraksi hingga ruang-ruang komisi. Akibatnya kantor tersebut sudah bisa dimanfaatkan lagi.
Pantauan Lombok Post di dalam gedung terlihat gelap gulita karena aliran listrik sudah dimatikan.
Fasilitas berupa meja dan kursi semua telah terbakar menjadi abu dan puing.
"Beginilah kondisinya. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Kantor ini tinggal kenangan saja," kata Muzihir, Senin (1/9).
Dia sempat masuk memeriksa kondisi dalam ruangannya. Di dalam ruangan terlihat berantakan.
Kaca jendela pecah. Beberapa kursi patah berserakan. Tapi sejumlah barang masih utuh. Seperti meja dan kursi kerja yang dipakai Muzihir.
Televisi yang menempel di tembok juga masih ada meskipun bautnya sudah terlepas. Kemungkinan TV itu hendak dijarah massa tapi tidak berhasil diambil.
Foto presiden dan wakil presiden juga tampak utuh. "Banyak inventaris yang masih utuh di dalam ruang kerja saya. Tapi kondisinya sudah berantakan," kata Muzihir.
Dia merasa prihatin dengan gedung wakil rakyat itu. Meski demikian, dia memastikan tidak akan menghalangi kinerja dewan dalam membahas anggaran maupun fungsi pengawasan.
Apalagi DPRD NTB akan segara membahas APBD Perubahan 2025. Termasuk akan dilanjutkan dengan pembahasan APBD murni 2025.
"Bagaimana pun kondisinya DPRD harus tetap bekerja. Karena ini menyangkut hak hidup rakyat NTB secara keseluruhan," paparnya.
Dijelaskan, untuk kegiatan dewan sehari-hari akan menggunakan kantor sekretariat dewan (setwan) di sisi selatan gedung utama.
Pihaknya juga mempertimbangkan untuk menggunakan rumah dinas Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda untuk menjadi ruang pimpinan.
"Karena pimpinan harus punya ruangan sudah bisa berkoordinasi terkait kedewanan. Ini sudah dibicarakan dengan Bu Ketua," ungkap Muzihir.
Sementara itu, rapat paripurna DPRD akan digelar di Gedung Sangkareang di kompleks Kantor Gubernur NTB.
Hal itu sudah dikoordinasikan bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
"Untuk rapat-rapat paripurna kemungkinan akan dilakukan di Gedung Sangkareang. Pimpinan sudah berkoordinasi dengan gubernur soal ini," ujarnya.
Terkait dengan aksi massa itu, Muzihir mengatakan tidak akan menyalahkan siapapun pun.
Insiden ini, ujar dia, harus menjadi pelajaran bagi wakil rakyat di semua tingkatan. Meskipun persoalan utama ada di DPR RI, tapi protes itu meluas hingga ke daerah.
Baca Juga: Damkar Kota Mataram Terjunkan Puluhan Personel Tangani Kebakaran di Gedung DPRD NTB
"Atas nama wakil rakyat, ini jadi pelajaran bagi kita semua. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kita semua harus introspeksi diri menghadapi musibah sosial ini," pungkas Ketua DPW PPP NTB itu.
Editor : Siti Aeny Maryam