LombokPost – Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda melihat langsung kondisi gedung sekretariat DPRD NTB, Selasa (8/9).
Dia mengecek hasil penanganan darurat yang dilakukan oleh tim BPBD NTB sejak Selasa pekan lalu (2/9). Mulai dari garasi, tempat parkir mobil, hingga seluruh ruangan di lantai 1, 2, dan lantai 3.
"Tadi saya sudah keliling. Alhamdulillah setelah saya lihat kondisinya sudah mulai bersih. Sisa-sisa kebakaran juga sudah dibersihkan," kata Baiq Isvie, Senin (8/8).
Penanganan darurat dilakukan oleh tim BPBD NTB sejak Selasa lalu (2/9).
Tim melakukan pembersihan sisa-sisa kerusakan gedung akibat dibakar massa aksi pada Sabtu lalu (30/8).
Selain itu ada juga berupa pembenahan ruangan yang rusak. Kaca jendela yang pecah kini sudah diganti.
Pantauan koran ini, petugas juga sudah mulai menyiapkan meja-meja untuk rapat di lantai satu.
Agar ruangan semakin berfungsi maksimal, Isvie meminta agar aliran listrik segera dinormalkan kembali.
Sehingga ruangan bisa segara difungsikan untuk memudahkan kerja-kerja administrasi kedewanan.
"Kami akan maksimalkan fungsi semua bagian gedung sekretariat dewan ini untuk kantor," papar Isvie.
Selain ruangan yang ada, pihaknya juga akan mengubah tempat parkir mobil sebagai ruang rapat.
Area itu berada di lantai bawah. Ke depan, tempat parkir mobil itu akan disekat menjadi empat bagian. Tempat itulah yang akan dipakai anggota dewan untuk berbagai kegiatan rapat.
Seperti rapat komisi, rakat pansus hingga menerima rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing dengan masyarakat.
Termasuk memanfaatkan musala kompleks DPRD NTB untuk kegiatan rapat. Wakil rakyat pernah menggelar rapat pansus di musala pada Rabu lalu (3/9).
Saat itu membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kelautan. Adapun rakat paripurna akan tetap digelar di Ruang Rapat Rinjani, kompleks Kantor Gubernur NTB.
"Saya pastikan aktivitas kedewanan tidak akan terganggu. Tetap kami maksimalkan," tegas politisi Partai Golkar itu.
Saat ini, ketua dewan masih memberlakukan kebijakan work from anywhere (WFA) untuk semua anggota dewan. Artinya, setiap anggota bisa bekerja dari mana saja.
Seperti dari kantor-kantor partai atau dari rumah. Kebijakan WFA diberlakukan usai kantor DPRD NTB dibakar massa aksi Sabtu lalu (30/8).
Kondisi darurat membuat anggota dewan tidak memungkinkan untuk datang ke kantor setiap hari.
"Jika ada kegiatan atau jadwal rapat baru di kantor sekretariat. Kalau sehari-hari ya WFA," kata Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra.
Sampai sekarang status WFA belum dicabut oleh Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda.
Hingga kini, sudah ada tiga ruang rapat di sekretariat yang bisa dimanfaatkan anggota dewan.
Dua ruangan di lantai 3 serta satu ruangan di lantai 1.
Nah, saat ini petugas sedang menyiapkan tambahan ruang rapat yang menempati tempat parkir mobil.
Rencananya, area itu akan disulap menjadi empat ruangan. Sehingga total menjadi tujuh ruang rapat yang bisa dimanfaatkan ke depan.
"Selanjutnya mana ruangan yang bisa dimanfaatkan kita manfaatkan. Semampu kami yang supaya bisa digunakan untuk bekerja," paparnya.
Saat ini yang tersedia baru berupa ruangan saja. Belum dilengkapi dengan peralatan atau fasilitas pendukung.
Berupa komputer, laptop, printer, meja dan kursi kerja. Berbagai inventaris tersebut banyak yang hilang setelah dijarah massa aksi.
"Untuk pengadaan peralatan kita usahakan di APBD perubahan. Karena banyak barang hilang," jelas Hendra. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida