LombokPost – Surat Keputusan (SK) DPP Golkar terkait struktur kepengurusan DPD I Golkar NTB periode 2025-2030 telah terbit.
Sekretaris DPD I Golkar NTB Firadz Pariska mengatakan surat tersebut dikeluarkan oleh DPP.
Karena itulah kini Golkar NTB tengah mempersiapkan pelantikan pengurus dan segera menggelar musda Golkar di 10 kabupaten kota.
"Sebetulnya tinggal menunggu jadwal dari DPP saja," kata Firadz, Kamis (11/9).
Dia menduga alotnya SK terjadi karena DPP juga masih sibuk menggelar beberapa musda tingkat provinsi se-Indonesia.
Karena sampai sekarang masih ada DPD Golkar tingkat satu yang belum menggelar musda.
Sehingga hal itu berdampak pada sejumlah DPD yang sudah lebih dulu menggelar musda. Termasuk Golkar NTB yang menggelar musda pada 22 Juni lalu.
"Tentunya kami masih menunggu DPP. Apalagi yang diurus ini kan se-Indonesia," papar Firadz.
Sehingga setelah SK DPP turun dan pelantikan pengurus, DPD I Golkar NTB akan langsung menyiapkan konsolidasi ke bawah.
Yang paling mendesak menyiapkan musda kabupaten/kota se-NTB. Setelah itu diikuti dengan konsolidasi tingkat kecamatan.
"Karena sesuai amanat Rakernas, semuanya harus selesai tahun ini. Dan kami optimsitis bisa," papar politisi muda Partai Golkar itu.
Sementara itu, teka-teki terkait posisi Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dalam struktur kepengurusan DPD I Golkar NTB mulai sedikit terjawab.
Menariknya, Umi Dinda, sapaan Indah Dhamayanti Putri, ternyata diusulkan dalam komposisi struktur Golkar NTB periode 2025-2030.
Tapi posisi jabatannya menunggu penetapan Surat Keputusan (SK) DPP Golkar yang hingga kini belum turun.
"Iya masuk," pungkas Firadz terkait usulan nama-nama pengurus DPD Golkar NTB.
Anggota Tim Formatur Hamdan Kasim sebelumnya mengatakan formasi penyusunan struktur pengurus Golkar NTB sudah tuntas.
Semua struktur sudah terisi oleh kader-kader Golkar.
Mulai dari sekretaris, bendahara, para wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, ketua bidang, wakil ketua bidang hingga ketua-ketua departemen.
"Komposisi pengurus sudah tuntas dan sudah diserahkan ke DPP. Prinsipnya kami menunggu arahan dari DPP," kata Hamdan.
Editor : Siti Aeny Maryam