LombokPost – Dorongan dari DPR RI dan DPRD NTB agar pemerintah pusat membantu perbaikan kantor dewan yang rusak parah karena dibakar aksi demonstrasi mendapat respon pemerintah pusat.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) rencananya akan turun melakukan pengecekan dan identifikasi ke Gedung DPRD NTB Sabtu (13/9).
Itu bagian dari langkah cepat pemerintah pusat untuk menangani kerusakan infrastruktur akibat aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Termasuk kerusakan kantor DPRD NTB menjadi atensi pusat.
"Betul saya sudah terima suratnya. Ada kunjungan dari BPBPK. Bersama Pak Kadis PUPR NTB (Sadimin, Red) kami akan dampingi kunjungan ini," kata Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra.
Surat kunjungan itu tertuang dalam surat bernomor: UM 0602-Cb 18/549 perihal permohonan kunjungan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Direktorat Jendral Cipta Karya yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB dan Sekretaris DPRD Provinsi NTB.
Disampaikan, Kementerian PU rencananya akan melakukan klasifikasi kerusakan mulai dari ringan, sedang, berat, atau rehabilitasi total.
Pendataan secara spesifik mendesak untuk dilakukan. Sehingga pekerjaan fisik bisa segera dimulai.
BPBPK di beberapa daerah juga sedang melakukan identifikasi hal sama pada fasilitas publik yang rusak. Seperti di Jakarta, Surabaya, hingga Makassar.
"Termasuk NTB juga dicek bagaimana kondisi kerusakan gedung dewan ini," papar Hendra.
Sebelumnya, DPRD NTB mendorong pemerintah pusat membantu rehabilitasi kantor DPRD NTB yang rusak parah karena dibakar massa aksi demonstrasi.
Dewan berharap rehabilitasi gedung bisa menggunakan dana APBN untuk mengurangi beban fiskal daerah di tengah besarnya kebutuhan daerah untuk membiayai pembangunan fasilitas publik.
"Kami sangat mendukung penuh kalau misalnya pemerintah pusat memberikan bantuan anggaran untuk membangun kantor ini. Artinya ini akan mengurangi beban fiskal daerah," kata Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco.
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendesak Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk memberikan bantuan perbaikan kantor DPRD NTB.
Itu disuarakan dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9) lalu.
"Saya mendorong Kementerian PU untuk segera memberikan perhatian pada pembangunan kembali Gedung DPRD Provinsi NTB yang rusak akibat aksi demo," kata Mori.
Bagaimana pun, jelas dia, DPRD tetap membutuhkan kantor yang representatif untuk melakukan aktivitas kedewanan.
Keberadaan gedung parlemen sangat vital sebagai tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Kegiatan kedewanan dalam membahas anggaran juga menjadi terganggu.
Legislator dari dapil NTB I (Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Kota Bima) itu berharap pembangunan kembali gedung DPRD NTB bisa diprioritaskan pemerintah pusat.
Sehingga wakil rakyat di Bumi Gora kembali memiliki tempat yang layak untuk bekerja dan melayani masyarakat.
"Dengan dukungan penuh dari Kementerian PU saya yakin hal ini (pembangunan kantor DPRD NTB, Red) bisa diwujudkan," tegas Mori.
Disampaikan, anggaran pembangunan gedung DPRD NTB cukup besar. Bisa mencapai ratusan miliar. Nah, jika alokasi anggaran itu dipakai sepenuhnya dari APBD, maka anggaran untuk kebutuhan masyarakat akan terganggu.
"Dengan pertimbangan ini pemerintah pusat bisa bantu secara maksimal untuk pembangunan kantor DPRD," pungkas Ketua DPW NasDem NTB itu.
Editor : Siti Aeny Maryam