LombokPost – Kelangkaan gas elpiji 3 kg beberapa hari ini menjadi sorotan wakil rakyat. Kondisi itu kian meluas hingga menimbulkan keresahan warga NTB.
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Megawati Lestari yang membidangi perekonomian mendesak Pemprov NTB melalui Dinas Perdagangan dan OPD terkait untuk melakukan intervensi.
"Kami minta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Karena gas subsidi ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat," kata Megawati, Kamis (18/9).
Menurutnya, tanda-tanda kelangkaan sudah terdeteksi sejak beberapa waktu lalu. Komisi II sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Ketahanan Pangan NTB.
DPRD sudah mengingatkan pasokan kebutuhan dasar. Mengingat tingginya permintaan karena bertepatan dengan momen perayaan Maulid Nabi bulan September ini.
"Sekarang terbukti dengan terjadinya kelangkaan. Bukan hanya di pengecer tapi juga di SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji)," ujar Megawati.
Politisi perempuan Partai Golkar itu juga menyoroti salah satu pemicu utama kelangkaan diduga karena penyalahgunaan LPG bersubsidi.
Tabung "melon" yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru diserap oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas.
Situasi ini membuat pasokan untuk warga yang berhak menjadi sangat terbatas.
Ia terang-terangan menyebut banyak dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut memborong gas elpiji 3 kg. Sehingga ikut memicu terjadinya kelangkaan.
Apalagi jumlah dapur program MBG semakin bertambah di wilayah NTB. Tentu saja setiap dapur membutuhkan bahan bakar untuk memasak setiap hari.
"Ini bukan asumsi lagi. Saya banyak dapat laporan dapur MBG juga ikut menggunakan elpiji subsidi. Sehingga ini salah satu penyebab langkanya pasokan (gas elpiji kg)," tegas politisi Golkar itu.
Atas persoalan itu, dia meminta pemerintah melalui OPD terkait untuk tidak tinggal diam.
Pemprov NTB maupun pemerintah kabupaten/kota harus melakukan intervensi untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tepat sasaran.
Harus segera melakukan langkah tegas dengan memperkuat pengawasan agar ketersediaan LPG bagi masyarakat yang membutuhkan bisa normal kembali.
"Kami minta agar pemerintah hadir mengatur agar tidak terus menjadi gejolak di masyarakat," tegasnya.
Sekretaris Komisi V DPRD NTB Sitti Ari menambahkan kelangkaan gas "melon" berdampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat.
Khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah yang mengandalkan gas elpiji 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil.
Ia mendorong pemprov melalui Dinas Perdagangan dan OPD terkait segara mengambil langkah yang lebih serius dan tegas.
Pengawasan terhadap distribusi, ketersediaan, serta pengendalian harga gas melon perlu diperketat untuk menghindari penimbunan yang merugikan publik.
"Di bawah masyarakat sudah teriak. Kami minta pemprov lebih serius. Harus ada pengawasan yang ketat untuk menjaga rantai pasok dan mencegah harga tidak melambung," tegas Sitti.
Baca Juga: Pertamina Imbau Warga NTB Beli Elpiji 3 Kg di Pangkalan Resmi
Politisi PPP itu mengingatkan kelangkaan elpiji 3 kg bisa membawa efek lain. Seperti kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.
Situasi ini dikhawatirkan memperparah beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi dan menurunnya daya beli.
Editor : Siti Aeny Maryam