LombokPost – Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas sudah menandatangani Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPP PPP dengan Ketua Umum Muhamad Mardiono.
Pengesahan itu karena dinilai sudah sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga (AD/ART) hasil Muktamar PPP di Makassar.
Informasi itu langsung disambut gembira oleh Ketua DPW PPP NTB Muzihir yang sejak awal berada di kubu Mardiono.
"Begitu mendapat kabar tadi jam 11.00 Wita (Kamis, 2 Oktober, Red) saya langsung sujud syukur" kata Muzihir, Kamis (2/10).
Disampaikan, dengan keluarnya SK Menteri Hukum, Muhamad Mardiono sudah sah menjadi ketua umum PPP masa khidmat 2025-2030.
Artinya, tidak ada lagi dualisme kepemimpinan antara kubu Muhamad Mardiono atau Agus Suparmanto.
Ia berharap tidak ada lagi keraguan dari masyarakat khususnya konstituen PPP untuk tidak mengakui kepemimpinan Muhamad Mardiono.
"Yang jelas hari ini sudah final. Sudah ada pengajuan negara bahwa PPP ada di bawah kendali ketua umum Pak Mardiono," jelasnya.
Untuk langkah selanjutnya saat ini, sambung Muzihir, dirinya masih menunggu arahan dari DPP terkait sejumlah kebijakan partai.
Khususnya terkait mekanisme sanksi bagi kader yang dinilai tidak sejalan dalam Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara, pada 27-29 September lalu.
Diungkapkan, memang ada muktamirin dari NTB yang mbalelo mendukung Agus Suparmanto.
Menurut Muzihir, ada enam DPC yang mengikuti Sekretaris DPW NTB Mohammad Akri. Mereka memberikan dukungan ke Agus Suparmanto.
"Mereka ini mendua ke kiri dan ke kanan. Tidak istikamah dukung Pak Mardiono. Ini ada enam DPC yang begini mengikuti saudara Akri," ungkap Muzihir.
Dia menyinggung bahwa DPW PPP NTB sudah melakukan deklarasi untuk mendukung penuh Mardiono sebagai ketua umum dalam Mukerwil PPP NTB.
Dukungan itu dibuat salam surat pertanyaan di atas materai dan stempel basah masing-masing DPC PPP se-NTB.
Tapi meskipun sudah deklarasi, tapi nyatanya juga ke mana-mana.
"Mereka ini berkhianat. Kader yang mbalelo itu nanti akan kami evaluasi. Atas restu dari DPP saya akan melakukan pembinaan. Kalau tidak bisa dibina ya dibinasakan," pungkas Muzihir.
Editor : Siti Aeny Maryam