LombokPost – Ketua DPW PPP NTB Muzihir merasa marah dan kesal atas tindakan sejumlah kader yang tidak mematuhi garis kebijakan partai dalam Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta Utara, pada 27-29 September lalu.
Padahal, PPP NTB sudah melakukan deklarasi untuk mendukung penuh Mardiono sebagai ketua umum dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) DPW PPP NTB pada 8 September.
"Tapi sebagian DPC membelot memilih Agus Suparmanto yang dikomandoi Mohammad Akri (Sekretaris DPW PPP NTB, Red)," kata Muzihir, Kamis (2/10).
Ia mengungkapkan sedikitnya ada enam ketua DPC PPP di NTB yang diketahui membelot ke kubu Agus Suparmanto.
Mereka adalah ketua DPC PPP Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima.
Mereka disebut-sebut dikomandoi oleh Sekretaris DPW PPP NTB Mohamad Akri untuk memilih Agus.
Padahal mereka sudah deklarasi mendukung penuh Mardiono dalam Mukerwil PPP NTB.
Ikrar dukungan ke Mardiono itu dibacakan oleh Mohammad Akri dalam Mukerwil PPP NTB tanggal 8 September lalu.
"Saya sengaja suruh dia (Mohammad Akri, Red) baca pernyataan dukungan itu supaya ikut memiliki tanggung jawab moral," ujar Muzihir.
Lombok Post berupaya untuk melakukan konfirmasi ke Sekretaris DPW PP NTB Mohammad Akri. Tapi sambungan telpon maupun pesan WhatsApp yang dikirim tidak direspon hingga tadi malam.
Saat dikonfirmasi sebelumnya, Mohammad Akri menampik tudingan bahwa dirinya mendukung Agus Suparmanto.
Menurutnya, soal dukungan ke calon ketua umum hanya persoalan perspektif saja. Ia sendiri tidak menjawab dengan lugas terkait arah dukungan dalam muktamar.
"Ini adalah dinamika dan intrik. Saya kira biasa saja. Bagaimana pun PPP harus punya kepemimpinan yang bagus," kata Akri.
Terpisah, Wakil Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr Agus mengatakan semua pihak harus menghormati putusan SK Menteri Hukum yang mengesahkan Muhamad Mardiono sebagai ketua umum PPP.
Itu menjadi dasar hukum menjalankan roda organisasi hingga ke daerah.
Meski demikian, ujar dia, dampak kekisruhan Muktamar Ancol tidak akan langsung berakhir secara politik.
"Karena kubu Agus Suparmanto bisa saja melakukan upaya hukum lain. Biasanya mereka tidak akan berhenti bertarung sebelum seluruh jalur telah dilalui," ujar Agus. (mar/r2)
Editor : Jelo Sangaji