LombokPost – Ketua DPW PPP NTB Muzihir dan Sekretaris Wilayah Mohammad Akri seperti berbalas pantun.
Kedua pucuk pimpinan Partai Kakbah di Provinsi NTB itu seperti pecah kongsi usai Muktamar Ancol pada 27-29 September lalu.
Setelah Akri menolak pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP NTB dalam waktu dekat, Muzihir langsung menegaskan sikap.
Menurutnya, pelaksanaan Muswil PPP dalam waktu dekat bukanlah permintaan dirinya. Melainkan perintah DPP PPP.
"Tapi ini merupakan perintah DPP. Bukan saya yang minta (Muswil, Red)," tegas Muzihir, Selasa (7/10).
Kepada Lombok Post, ia lantas menunjukkan isi pesan WhatsApp yang dikirim salah satu tokoh PPP yaitu Amir Uskara. Melalui pesan WA itu, Amir meminta Muzihir selaku Ketua DPW PPP NTB untuk segera menyiapkan pelaksanaan Muswil.
WA itu juga dikirim ke sejumlah ketua DPW se-Indonesia. "Mau acara Muswil besok pagi atau lusa itu urusan DPP. Kami tidak mungkin Muswil tanpa ada arahan dan petunjuk DPP. Itu terlalu bodoh," cetusnya.
Yang pasti, sambung dia, adanya islah antara kubu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto adalah hal yang menggembirakan semua kader PPP.
Para kader Partai Kakbah di daerah sangat bersyukur. "Kami satu komando di bawah Pak Mardiono. Termasuk soal pelaksanaan Muswil ini," imbuhnya.
Muzihir menduga bahwa Akri enggan melakukan muswil secepatnya karena terkait dengan jabatan sebagai sekretaris wilayah yang terancam hilang.
Sebab dalam beberapa kesempatan, Muzihir mengisyaratkan ingin mengevaluasi Akri sebagai sekretaris DPW sebagai buntut dari dinamika di Muktamar Ancol.
"Saya pesan ke saudara Akri jangan ketakutan. Mustahil saya sebagai ketua wilayah ujug-ujug mau melaksanakan muswil dan muscab tanpa ada petunjuk teknis PO dari DPP," papar Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Secara terpisah, Sekretaris DPW PPP NTB Mohammad Akri meminta agar dinamika yang terjadi pada tubuh PPP NTB saat ini tidak perlu diperbesar-besarkan.
Apalagi setelah DPP PPP kubu Mardiono dan Agus Suparmanto sudah melakukan rekonsiliasi. Islah tersebut menandakan PPP harus bersatu menyongsong kontestasi politik mendatang.
"Saya ingin katakan bahwa dengan islah itu tidak ada lagi kubu-kubuan. PPP sekarang bersatu mempersiapkan diri menyambut Pemilu 2029," papar Akri.
Terkait pelaksanaan Muswil, menurutnya sudah ada kesepakatan dalam islah DPP tersebut. Bahwa selama enam bulan DPW maupun DPC tidak diperbolehkan mengambil langkah konsolidasi di daerah.
Termasuk muswil atau muscab. Sebab PPP tetap mengacu pada Peraturan Organisasi (PO) DPP PPP.
"Ini jelas arahan dari DPP. Bahwa selama enam bulan tidak akan ada Muswil atau muscab," katanya.
Lebih jauh, Akri juga tidak ingin menanggapi apa yang pernah disampaikan Ketua DPW PPP NTB, Muzihir baru-baru ini.
Meski ancaman keras mengarah kepada dirinya, bagi Akri semua itu proses politik yang sudah biasa terjadi ditubuh PPP.
"Saya anggap itu bagian dari dinamika politik. Sah sah saja pak ketua berkomentar demikian, mengancam hendak memecat dan lain lain. Jadi saya tidak ingin menanggapi beliau," papar Akri.
Editor : Jelo Sangaji