LombokPost – DPRD NTB berharap pembahasan APBD murni 2026 bisa segera dilakukan. Dewan menunggu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dokumen ini menjadi dasar untuk memulai tahapan pembahasan RAPBD tahun depan.
"Sampai saat ini rancangan KUA PPAS belum diajukan ke dewan," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Hasbullah Muis Konco.
Dari hasil koordinasi Banggar dengan TAPD, dokumen KUA PPAS kemungkinan baru akan diterima DPRD pada awal November nanti.
Sehingga pembahasan akan dilakukan secara maraton mulai November. "Kalau dilihat dari waktunya, pembahasan sekitar sebulan. Saya kira masih memungkinkan," ujar Konco.
Ditargetkan pembahasan APBD 2026 sudah tuntas pekan pertama Desember. Setelah itu akan dilakukan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama 15 hari.
Dengan demikian, APBD murni 2026 baru bisa disahkan akhir Desember nanti.
"Kalau merujuk ketentuan evaluasi 15 hari, maka akhir Desember baru bisa keluar hasil evaluasi Mendagri sehingga bisa disahkan," ujar Konco.
Dia mengklaim waktunya cukup untuk pembahasan APBD murni 2025. Ia optimistis tidak akan ada sanksi pusat karena keterlambatan pembahasan APBD.
"Yang terpenting tidak sampai melebihi tahun anggaran 2025," ucapnya.
Agar pembahasan APBD 2026 berkualitas, Konco menekankan arah kebijakan anggaran harus fokus pada tripel agenda prioritas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem, menciptakan ketahanan pangan serta pengembangan pariwisata menuju NTB mendunia. Itu sesuai dengan yang dijabarkan dalam RPJMD NTB 2025-2029.
"Saya kira tiga program strategis prioritas itu yang harus difokuskan di 2026. Agar APBD menjadi berdampak," paparnya.
Ia pun mengingatkan pemerintah Iqbal-Dinda untuk serius mewujudkan program industrialisasi dan hilirisasi.
Ini penting untuk menciptakan nilai tambah secara ekonomi. Baik bagi masyarakat maupun pendapatan daerah.
"Minimal yang kita kirim itu bahan baku. Syukur-syukur bahan jadi. Sehingga kita tidak hanya lagi menjual bahan mentah dengan harga yang murah," jelasnya.
Menurutnya, ada beberapa komoditas unggulan berskala nasional yang bisa dimaksimalkan. Baik di bidang kelautan dan perikanan maupun hasil pertanian.
Seperti garam, dudi daya udang vaname, rumput laut, bawang dan jagung. "Kualitas garam kita kan diakui nasional. Masuk empat besar dengan kualitas terbaik," papar Konco.
Editor : Kimda Farida