LombokPost – Sejumlah partai politik (parpol) di NTB sudah melakukan pergantian struktur kepengurusan 2025 ini.
Mereka melakukan perombakan pengurus karena habis masa periodesasi. Seperti PDIP, Golkar, PAN, NasDem, PKS, PBB, serta Hanura. Penyegaran susunan pengurus penting untuk menghadapi Pemilu 2029.
Nah, partai besar lainnya yang menarik untuk dinanti formasi pengurus barunya adalah Gerindra dan Partai Persatuan Pembanguan (PPP).
Baca Juga: Rachmat Hidayat Kembali Pimpin PDIP NTB, Dongkrak Suara Partai dengan Rangkul Milenial dan Gen Z
"Kalau kami di Gerindra tergantung DPP," kata Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra NTB Sudirsah Sujanto, Selasa (28/10).
Menurutnya, Partai Gerindra tidak seperti partai lain yang melakukan pergantian melalui kegiatan tertentu. Seperti Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Wilayah (Muswil) atau Konferda.
Sehingga soal pergantian kepengurusan sangat bergantung pada DPP partai. "Maka kami serahkan sepenuhnya ke DPP soal partai itu. Karena yang punya wewenang adalah DPP," jelasnya.
Disampaikan, pada saatnya nanti Surat Keputusan (SK) akan dikeluarkan oleh DPP yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Prabowo Subianto. SK tersebut berisi susunan lengkap pengurus.
Mulai dari ketua DPD, sekretaris, bendahara, hingga formasi lengkap lainnya seperti bidang-bidang atau departemen. "SK ini satu paket dengan pengurus yang lain," tuturnya.
Mekanismenya, ada tokoh yang dipercaya DPP untuk melakukan komunikasi tertutup dalam menyusun kepengurusan.
Biasanya tokoh itu adalah ketua DPD terpilih. Sehingga ketua DPD itulah nanti yang diberikan kepercayaan penuh untuk menyusun pengurus untuk diserahkan ke DPP.
"Siapa tokoh yang digadang-gadang itu kan kita nggak tahu. Kita tunggu saja," ujar Sudirsah.
Diketahui, Lalu Pathul Bahri dilantik sebagai Ketua DPD Gerindra NTB pada 29 Desember 2021. Saat itu ia menggantikan Ridwan Hidayat. Terkait apakah Pathul akan dipertahankan sebagai ketua DPD Gerindra NTB atau tidak, Sudirsah sama sekali tidak tahu menahu.
Termasuk siapa sosok yang digadang-gadang sebagai ketua DPD berikutnya juga tidak diketahui. Apakah tetap Pathul Bahri atau figur yang lain.
Yang pasti, sambung dia, Partai Gerindra belum ada rencana untuk perombakan pengurus sampai saat ini.
"Di Gerindra juga tidak ada batas periodesasinya. Kapan mau DPP mengganti terserah. Kadang ada SK baru terbit sehari atau beberapa bulan langsung ada pergantian," pungkas Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu.
Sementara itu, perombakan pengurus DPW PPP NTB ditentukan melalui Musyawarah Wilayah (Muswil).
Ketua DPW PPP NTB H Muzihir mengaku belum mengetahui pelaksanaan Muswil PPP NTB. Seharusnya, Muswil bisa digelar setelah Muktamar PPP yang digelar akhir September lalu.
"Insya Allah besok (hari ini, Red) saya akan konsultasi ke Jakarta (DPP PPP, Red) untuk menanyakan hal ini," kata Muzihir.
Ia menduga Muswil di daerah masih menunggu Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan digelar dalam waktu dekat.
Disampaikan, Mukernas PPP sangat penting. Sebab DPP juga akan menetapkan daftar pengurus yang lebih lengkap yang dilengkapi dengan majelis partai dan mahkamah partai.
Saat ini, Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas baru mengesahkan enam pengurus saja.
Baca Juga: Dukung Muzihir atau Akri dalam Muswil, DPC PPP Tunggu Sinyal Pusat
Terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris jenderal (sekjen) dan bendahara. "Dalam Mukernas nanti akan ditetapkan pengurus yang lebih lengkap," ujar Muzihir.
Melalui forum Mukernas akan melahirkan berbagai macam keputusan yang disepakati bersama.
Termasuk keputusan penting soal petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) peraturan organisasi (PO) terkait muswil. Ini sebagai panduan DPW PPP dalam melakukan muswil di daerah.
"Saya patuh menunggu arahan dari DPP PPP yang dipimpin Muhamad Mardiono. Pada prinsipnya Muswil kapan saja kami siap," jelas Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Editor : Akbar Sirinawa