"Tentu ini angka yang besar. Kami minta belanja ini dimaksimalkan lagi sampai akhir Desember," kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB H Muzihir, Kamis (30/10).
Disampaikan, data hingga 17 Oktober 2025 lalu tercatat realisasi pendapatan mencapai Rp 4,846 triliun lebih. Anggaran yang sudah dibelanjakan sebesar Rp 4,028 triliun. Artinya, dana APBD yang masih menganggur di kas daerah sebesar Rp 818 miliar.
Dewan meminta belanja digenjot lagi. Meski begitu, DPRD merasa pesimistis anggaran itu bisa terserap semuanya.
Sebab, jelas Muzihir, dari sisa belanja Rp 818 miliar, terungkap ada 12 paket pekerjaan yang gagal lelang. Total nilainya mencapai Rp 20,5 miliar.
Kegagalan proyek itu disebakan dinas atau OPD terkait tidak berani mengeksekusi karena waktu yang mepet. Apalagi sudah memasuki akhir tahun seperti ini. "Tentu yang gagal lelang ini akan menjadi potensi Silpa," kata Muzihir.
Dijelaskan, 12 proyek gagal tender itu tersebar di beberapa OPD. Pertama, pembangunan gedung bunker kedokteran nuklir di RSUP NTB. Pagu anggaran Rp 10 miliar.
Kedua, belanja modal bangunan fasilitas umum, fisik penataan landscape. Satuan kerjanya Rumah Sakit (RS) Mandalika dengan pagu anggaran Rp 5,22 miliar.
Ketiga, belanja modal bangunan gedung kantor. Satuan kerjanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Pagu anggaran Rp 1,6 miliar.
Keempat, pengawasan teknis penanganan long segment ruas Jalan Perampuan - Kebun Ayu-Lembar (DAK Penugasan Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional). Satuan kerjanya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pagu anggaran Rp 545 juta.
Kelima, identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Pulau Sumbawa). Satuan kerjanya Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). Pagu anggarannya Rp 400 juta.
Keenam, pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus (Pulau Lombok). Satuan kerjanya di Dinas Perkim. Pagu anggaran Rp 300 juta.
Tujuh, pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus (Pulau Sumbawa). Satuan kerjanya Dinas Perkim. Pagu anggaran Rp 300 juta. Kedelapan, jasa konsultansi pengawasan rehabilitasi rumah dinas Kejati. Satuan kerjanya Dinas PUPR. Pagu anggaran Rp 250 juta.
Sembilan, beban jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik. Satuan kerjanya Dinas ESDM. Pagu anggaran Rp 200 juta.
Kesepuluh, beban jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik. Satuan kerjanya Dinas ESDM. Pagu anggaran Rp 300 juta.
Kesebelas, penyusunan dokumen feasibility study (FS) Dermaga Kapal Penumpang di Wilayah Lombok Barat dan Kawasan Mandalika Lombok Tengah. Satuan kerja di Dinas Perhubungan (Dishub) dengan pagu anggaran Rp 400 juta.
Terakhir, Amdal Bypass Port to Port Segmen Sengkol-Pringgabaya. Satuan kerjanya Dinas PUPR dengan pagu anggaran Rp 1 miliar.
"Memang dengan sisa waktu dua bulan ini tidak mungkin proyek besar terutama yang belum selesai lelang bisa dilanjutkan," pungkas Muzihir.
Anggota Banggar DPRD NTB Sambirang Ahmadi mengakui masih cukup banyak paket pekerjaan yang belum tuntas dieksekusi.
Akibatnya, dana tahun anggaran 2025 masih menumpuk. "Karena belum bisa dibelanjakan," ujar Sambirang.
Ia menyebutkan di Dinas Perkim NTB saja terdapat 1.103 paket proyek yang dikerjakan pada 2025. Saat ini, baru 800 paket proyek yang sudah tandatangan kontrak.
Dewan tetap berharap agar penyerapan anggaran APBD 2025 masih bisa meningkat lagi. "Dengan sisa waktu yang ada ini, apa yang bisa dikerjakan harus dilanjutkan. Harus segera dieksekusi sampai dua bulan ke depan," paparnya.
Editor : Siti Aeny Maryam