LombokPost - Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kongres III Projo akhir pekan lalu menjadi sorotan publik.
Absennya Jokowi dan pernyataan tegas Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi bahwa “Projo bukan singkatan Pro-Jokowi” memunculkan spekulasi bahwa hubungan keduanya kini berada di ujung perpisahan arah politik.
Kongres III Projo yang digelar pada 1–2 November 2025 menetapkan Budi Arie Setiadi kembali sebagai Ketua Umum DPP Projo hingga 2030.
Dalam pidato penutupan, Budi Arie menegaskan, “Projo bukan kepanjangan dari Pro-Jokowi, melainkan berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti negeri dan dari bahasa Jawa Kawi yang bermakna rakyat.”
Menurut Budi Arie, makna itu menggambarkan semangat baru Projo yang ingin berdiri sebagai organisasi rakyat Indonesia, bukan sekadar relawan politik. “Kami ingin Projo menjadi gerakan rakyat yang cinta negeri, bukan sekadar relawan tokoh,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi penanda perubahan besar bagi Projo, organisasi yang lahir dari semangat mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014.
Selama dua periode pemerintahan Jokowi, Projo dikenal sebagai relawan paling solid dan loyal di barisan pendukung Presiden ketujuh RI itu.
Namun kini, arah baru Projo tampak ingin membuka jalan politik yang lebih luas. Budi Arie menyebut Kongres III menjadi momentum transformasi organisasi agar tetap relevan setelah era Jokowi berakhir.
Di sisi lain, absennya Jokowi dalam kongres tersebut kian memanaskan spekulasi publik. Pihak Istana menyebut Jokowi tidak hadir atas saran tim dokter agar beristirahat.
Meski demikian, banyak pengamat menilai ketidakhadiran itu tetap memiliki makna politik tersendiri.
“Sulit menafsirkan absensi Presiden tanpa konteks politik. Selama ini Projo identik dengan Jokowi, dan ketika muncul pernyataan ‘bukan Pro-Jokowi’, tentu publik membaca ada jarak baru,” kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, seperti dikutip dari beberapa media nasional.
Budi Arie sendiri meminta publik tidak membesar-besarkan isu keretakan. Ia menegaskan, hubungan historis antara Jokowi dan Projo tidak akan terhapus meski organisasi kini menempuh jalur transformasi.
“Tanpa Jokowi, Projo tidak akan ada. Tapi setelah Jokowi, Projo harus tetap hidup untuk rakyat,” katanya.
Langkah transformasi ini juga disebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang agar Projo tetap berperan dalam dinamika politik nasional setelah Jokowi lengser.
Meski begitu, sebagian kalangan menilai bahwa arah baru Projo bisa menjadi sinyal pembentukan kekuatan politik baru di luar bayang-bayang Jokowi.
“Projo sedang mencari identitas baru, dan itu sah. Pertanyaannya, apakah Jokowi masih akan ikut menentukan arah itu atau tidak,” tambah Adi. (***)
Editor : Alfian Yusni