LombokPost – Bank NTB Syariah diminta membantu pelaku UMKM untuk lebih mudah mengakses modal usaha.
Caranya dengan memberikan modal usaha tanpa bunga. Hal itu bisa meringankan beban pengusaha kecil yang kesulitan modal.
"Ini bisa mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjol (pinjaman online) dan rentenir karena bunga yang mencekik," kata anggota DPRD NTB Sudirsah Sujanto, Kamis (6/11).
Disampaikan, usulan terkait pinjaman modal usaha tanpa bunga muncul dalam kegiatan reses yang digelar anggota DPRD NTB sejak 30 Oktober hingga Kamis (6/11).
Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM meminta kemudahan dalam mengakses modal usaha.
"Saya kira karena kita punya bank pembangunan daerah, Bank NTB Syariah bisa menjadi solusi atas aspirasi masyarakat ini," ujar Sudirsah.
Disampaikan, itu menjadi solusi untuk meningkatkan akses permodalan yang lebih aman dan terjangkau bagi masyarakat.
Sudirsah meminta direksi NTB Syariah bisa bekerja sama dengan Pemprov dalam merealisasikan kebijakan ini.
Pemprov bisa mensubsidi bunga untuk pengusaha kecil UMKM. Sehingga masyarakat hanya membayar pokok utang saja tanpa bunga.
"Saya kira ini bentuk kehadiran pemerintah. Daripada masyarakat dicekik rentenir. Kan lebih baik pemerintah turun tangan," papar politisi Gerindra itu.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah direksi baru ke depan. Kebijakan ini bisa menggairahkan perekonomian di tingkat bawah.
Apalagi dalam waktu dekat, BUMD itu akan segara memiliki direksi dan komisaris baru setelah keluar hasil fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebanyak 10 direksi dan komisaris akan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Sementara itu, Komisi III DPRD NTB yang membidangi urusan ekonomi dan perbankan mendesak Bank NTB Syariah untuk segara menggelar RUPS.
"10 calon direksi dinyatakan lulus tahap fit and proper test OJK ini tinggal sekarang diputuskan dalam RUPS. Lebih cepat lebih baik," kata Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi.
Disampaikan, keputusan Bank NTB Syariah untuk segara menggelar RUPS sangat penting. Sebab ini menjadi dasar direksi untuk menentukan kebijakan dan business plan ke depan.
Sebagai pengendali saham mayoritas, DPRD pun meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk segara melakukan RUPS. Ini penting untuk mengkonsolidasikan direksi baru supaya bisa melakukan aksi korporasi.
"RUPS ini jangan ditunda lama-lama agar direksi baru bisa segara melakukan konsolidasi," ujar Sambirang.
Seperti diketahui, OJK telah menetapkan 10 calon direksi Bank NTB Syariah yang lolos berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
Yaitu Nazaruddin sebagai Direktur Utama. Direksi lainnya Adhi Susantio, Agus Suhendro, Ajar Susanto Broto, dan Ferry Ardiansyah.
Sedangkan, jajaran Komisaris Bank NTB Syariah yang dinyatakan lolos fit and proper test OJK adalah Putu Rahwidhiyasa, Anis Mudjahid Akbar, Achmad Fauzi, M. Taufiq Gozi, dan Agus Priyanto.
Editor : Siti Aeny Maryam