LombokPost – Sebanyak 65 anggota DPRD NTB sudah selesai menggelar reses.
Kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat itu digelar di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Berbagai keluhan rakyat muncul.
Di antara pengaduan yang paling banyak muncul soal kerusakan infrastruktur pertanian. Seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi, DAM serta bendungan.
"Reses kali ini saya banyak dapat pengaduan jalan usaha tani dan jaringan irigasi rusak," kata anggota DPRD NTB Sudirsah Sujanto, Kamis (6/11).
Dia menggelar reses di Kabupaten Lombok Utara (KLU) selama delapan hari mulai 30 Oktober hingga Kamis kemarin (6/11).
Di antaranya digelar di Desa Medana Kecamatan Tanjung, Desa Selelos dan Desa Bentek Kecamatan Gangga, Desa Andalan Kecamatan Bayan, serta Desa Sesait Kecamatan Kayangan. "Di setiap lokasi ini selalu muncul soal pertanian," ujarnya.
Kerusakan jalan usaha tani, misalnya, sangat merugikan para petani.
Kondisi ini menyulitkan petani dalam mengangkut dan mendistribusikan hasil pertanian. Kerusakan jalan juga berdampak pada harga-harga komoditas pertanian.
Selain itu petani di KLU juga mengeluhkan kondisi DAM dan bendungan yang dangkal. Sebab tidak pernah dilakukan rehabilitasi sehingga tidak mampu menampung air dalam kapasitas besar.
Ini mengganggu pengairan terhadap ratusan hektar persawahan warga di KLU.
"Tentu keadaan ini harus diatasi pemerintah karena mayoritas masyarakat kita adalah petani," paparnya.
Kondisi ini ironis. Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang getol menggalakkan program ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan.
Salah satu targetnya yaitu penurunan angka kemiskinan ekstrem juga melalui ketahanan pangan.
"Tentu ini warning buat Pemprov NTB maupun pemkab agar berupaya melakukan penataan infrastruktur pertanian," pungkas politisi Gerindra itu.
Keluhan serupa soal pertanian diterima anggota DPRD NTB Lalu Pelita Putra. Saat menggelar reses di Desa Pemepek Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah (Loteng), ia menerima banyak pengaduan soal jaringan irigasi rusak.
Banyak area persawahan tidak maksimal dialiri air. Akibatnya hasil panen petani berkurang.
Kondisi ini membutuhkan rehabilitasi untuk memaksimalkan pengairan
"Karena banyak saluran rusak yang dibangun sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. Ini minim perawatan," kata Pelita.
Pemerintahan Iqbal-Dinda, ujar dia, harus terus menggenjot revitalisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi persawahan.
Langkah ini dinilai penting untuk mendukung program ketahanan pangan dan mewujudkan NTB sebagai daerah swasembada pangan.
Apalagi ketahanan pangan termasuk dalam program prioritas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Baca Juga: Swasembada Pangan di HUT Kemerdekaan ke-80, Rekam Jejak 7 Bulan Pemerintahan Prabowo
"Sehingga rehabilitasi infrastruktur pertanian ini kan sejalan dengan NTB sebagai daerah swasembada pangan di Indonesia," papar Lalu Pelita.
Editor : Jelo Sangaji