LombokPost – Sebanyak 518 tenaga honorer Pemprov NTB menolak pengalihan status menjadi outsourcing.
Alasannya, status outsourcing tidak lagi membuat mereka terikat menjadi pegawai pemerintah. Tetapi kontrak oleh pihak ketiga.
"Sikap kami terhadap wacana outsourcing ini kami tolak. Kami menolak dipihakketigakan," kata Ketua Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS 2024 Provinsi NTB Irfan, Rabu (12/11).
Jika pun mereka tetap bekerja di lingkungan pemerintah, tapi hak dan kewajiban sudah berbeda.
Dengan menjadi outsourcing telah memutus hubungan langsung sebagai pegawai pemerintahan. Tapi bertanggung jawab ke pihak ketiga. "Itu yang tidak kami inginkan," ujarnya.
Apalagi, sambung dia, komposisi yang ditawarkan dalam outsourcing sangat terbatas. Hanya tiga posisi.
Yaitu tenaga kebersihan, sopir dan sekuriti atau satpam. Sementara saat ini banyak di antara 518 honorer itu bekerja sebagai tenaga guru, tenaga kesehatan, serta pelaksana teknis di sejumlah OPD.
Sehingga terlihat aneh kalau seorang guru atau tenaga kesehatan dialihkan untuk memilih tiga posisi outsourcing itu.
"Jadi aspirasi kami meminta agar tetap ditempatkan bekerja seperti yang saat ini berlaku selama 2025 dan sebelumnya," papar Irfan.
Nah, Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS 2024 sudah bersurat ke Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Mereka meminta waktu untuk audiensi bersama gubenur. Dalam surat itu, para honorer ingin meminta kepastian gubernur terkait nasib mereka setelah status honorer berakhir atau dihapus pada 31 Desember 2025.
"Kami ingin menyampaikan aspirasi langsung ke Pak Gubernur," ucapnya.
Honorer yang bekerja di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB itu sangat berharap Gubernur Iqbal mau mendengar aspirasi mereka.
Yaitu memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan mengabdi di bawah struktur pemerintahan daerah. "Itulah yang kami tuntut. Tetap bisa berkontribusi dan bekerja di bawah pemerintah," pungkas Irfan.
Sekretaris Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS 2024 Raditya mengaku merasa kecewa dengan hasil RDP dengan DPRD NTB.
Seharusnya, ujar dia, DPRD juga bisa memberikan dorongan kebijakan melalui regulasi. Dengan tidak menyerahkan begitu saja urusan itu ke gubernur.
"Padahal kan DPR bagian dari pemerintah bisa ikut serta dalam menyusun kebijakan," cetusnya.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mendukung para honorer untuk segara melakukan audiensi dengan gubernur. Hal itu juga telah disarankan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Selasa lalu (11/11).
"Apapun solusinya nanti apa kata Pak Gubernur. Karena yang bisa melaksanakan program adalah eksekutif. Legislatif hanya berfungsi pada pengawasan dan kontrol," katanya.
Audiensi dengan gubernur juga sangat penting untuk memastikan ketersediaan anggaran tahun depan untuk gaji honorer. Mumpung saat ini masih dilakukan pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2026.
Sebab anggaran APBD yang dibutuhkan untuk menggaji 518 honorer juga cukup besar. Dalam setahun diperkirakan mencapai Rp 12 miliar. Nah, dalam kondisi efisiensi dan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) angka Rp 12 miliar terbilang besar.
"Apa mungkin di tengah efisiensi pemprov bisa menyiapkan Rp 12 miliar untuk anggaran honorer," ungkapnya.
Editor : Jelo Sangaji