LombokPost – Berbagai upaya dilakukan para tenaga honorer untuk tetap bisa bekerja sebagai pegawai pemerintah di lingkungan Pemprov NTB. Selain melapor ke DPRD NTB, mereka juga mengadu ke partai politik.
Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS 2024 Provinsi NTB mendatangi kantor DPD PDIP NTB, Kamis lalu (13/11).
Mereka diterima oleh fungsionaris partai beserta anggota DPRD NTB dari PDIP.
"Kami akan tempuh semua jalan agar bisa tetap bekerja sebagai pegawai pemprov. Kebetulan hari ini (kemarin, Red) kami datang ke kantor PDIP," kata Ketua Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS 2024 Provinsi NTB Irfan.
Di hadapan kader Partai Banteng, para honorer menyampaikan keluh kesah karena tidak masuk dalam database BKN.
Sehingga mereka tidak bisa diangkat sebagai PPPK paro waktu.
Akibatnya, sebanyak 518 akan diberhentikan karena status tenaga honorer bakal dihapus per 31 Desember 2025.
"Kami minta bantuan PDIP agar nasib kami bisa diperjuangkan melalui jalur politik," ujar Irfan.
Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPD PDIP NTB Made Slamet mengatakan kedatangan para honorer tanpa diundang oleh struktur partai.
Ia menyebut itu murni inisiatif dari para honorer.
"Tidak mungkin kami mengundang. Saya ditelpon oleh sekretariat (kantor PDIP, Red). Saat datang ke kantor tahu-tahu mereka sudah kumpul," ujar Made Slamet.
Disampaikan, pihaknya siap ikut berjuang untuk membantu para honorer.
Tujuannya agar mereka tetap bisa bekerja di bawah naungan Pemprov NTB.
Bukan sebagai tenaga outsourcing seperti yang disarankan oleh Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD NTB, Selasa lalu (11/11).
"Ini namanya kemanusiaan. Mereka sudah lama mengabdi. Bahkan lebih lama dari yang sudah lolos seleksi PPPK," ujar Made.
Pihaknya meminta agar jangan sampai mereka diberhentikan atau di-PHK pada 31 Desember nanti.
Oleh karena itu, PDIP NTB mendorong Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengalokasikan anggaran para honorer dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2026.
Teknisnya bisa disebar ke berbagai OPD sesuai tempat mereka bekerja.
"Kalau tidak dianggarkan sekarang bagaimana caranya digaji. Apakah nanti dibintangi. Yang penting ada dulu buat jaga-jaga tahun depan," cetusnya.
Selain dorongan di daerah, PDIP juga akan berjuang ke pusat. Dalam waktu dekat, DPD PDIP NTB akan berurat ke DPP PDIP.
Mereka akan menyampaikan kondisi honorer di Provinsi NTB sebanyak 518 orang yang terancam diberhentikan karena tidak masuk database BKN.
"Nanti DPP akan menginstruksikan lewat fraksi di DPR RI untuk ini diperjuangkan," ujar Made.
Baca Juga: Ganjar Pesan ke Kader PDIP NTB, Evaluasi Hasil 2024 dan Bekerja Keras untuk Pemilu 2029
Ia optimistis hal itu bisa dilakukan. Mengingat salah satu pimpinan Komisi II DPR RI adalah kader PDIP yaitu Aria Bima.
Harapannya, KemenPAN-RB dan BKN bisa dipanggil untuk mencari solusi terbaik.
Sebab kondisi serupa tidak hanya di NTB, tapi juga di daerah lain se-Indonesia.
"Negara harus melindungi rakyatnya sendiri. Karena kalau mereka diberhentikan ini bisa berdampak sosial secara luas," cetus anggota DPRD NTB itu.
Menurutnya, hal ini bukanlah urusan politik. Sehingga ia meminta publik jangan mengaitkan dukungan perjuangan ke honorer terhadap urusan politik.
"Ini layak untuk diperjuangkan. Jangan dikaitkan dengan politik. Pemilu 2029 masih jauh. Siapapun kita bantu kalau layak untuk dibantu," tegas Made Slamet.
Lebih jauh ia setuju kalau Pemprov melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan seleksi ketat terhadap 518 orang honorer.
Karena diduga masih ada sebagian yang tidak layak untuk dipertahankan.
Dari hasil verifikasi BKD, ada sekitar 86 yang tidak bisa dipertahankan.
Di antaranya ada 80 orang honorer yang keberadaannya tidak jelas karena tidak pernah masuk bekerja.
Selain itu 3 orang lainya memasuki masa pensiun. Dan 3 orang tidak memiliki ijazah sehingga kontraknya tidak bisa dilanjutkan
"Kami setuju untuk seleksi ulang supaya tidak fiktif," pungkasnya.
Baca Juga: Ini Tanggapan Gubernur Iqbal Terkait Adanya Temuan Honorer Gadungan di Lingkup Pemprov NTB
Anggota DPRD NTB asal PDIP Suhaimi mengaku siap membantu dan mengawal aspirasi para honorer.
Sehingga pihaknya meminta ada kebijakan internal dari Pemerintah Provinsi NTB yang mampu memberikan perlindungan bagi tenaga honorer.
"Dengan tegas, kami menyatakan kesiapan DPD PDIP NTB untuk mengawal persoalan ini sampai pusat," ujar Suhaimi.
Menurutnya, pemutusan kontrak kerja terhadap tenaga honorer bukanlah solusi.
Sebaliknya, Suhaimi menilai bahwa para honorer harus menjadi prioritas utama pemprov tahun depan.
"Karena di balik setiap pelayanan publik yang berjalan, ada pengabdian mereka yang tulus dan lama," kata Suhaimi.
Editor : Kimda Farida