LombokPost – Sebanyak 518 tenaga honorer Pemprov NTB melampiaskan kekecewaan terdalam.
Mereka mengirimkan karangan bunga "duka cita" ke Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Senin (1/11). Karangan bunga itu bertuliskan pesan lugas: "Turut berduka cita atas matinya hati dan tanggung jawab Gubernur NTB".
"Aksi simbolik ini menjadi penanda bahwa rasa kecewa kami telah mencapai batas," kata Koordinator Aliansi 518 Honorer Pemprov NTB Irfan.
Diketahui, rapat paripurna pengesahan APBD 2026 pada Jumat lalu (28/11) memutuskan untuk tidak memasukkan kebutuhan anggaran bagi 518 honorer tersebut.
Putusan itu memicu gelombang protes dan rasa terluka bagi mereka yang selama bertahun-tahun mengabdi di berbagai layanan publik Pemprov NTB.
Nah, sebagai bentuk kekecewaan mereka mengirimkan karangan bunga ke Kantor Gubernur NTB.
Irfan mengatakan bahwa keputusan pemerintah daerah menghilangkan hak honorer 518 dari APBD 2026 benar-benar memukul moral.
"Menghilangkan hak kami di APBD 2026 sama saja dengan melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja, Red) ke kami secara diam-diam," cetusnya.
Rasa kecewa juga dialamatkan ke DPRD NTB sebagai wakil rakyat. Ia menilai DPRD NTB gagal membawa persoalan tersebut ke tingkat pengambilan keputusan.
Padahal, menurutnya, penyampaian aspirasi telah dilakukan secara formal, terbuka, dan berulang kali.
"Kami juga kecewa ke DPRD NTB. Di forum resmi mereka tegaskan akan memperjuangkan. Sementara hak kami di APBD yg hilang itu di setujui oleh DPRD juga," tegasnya.
Lebih jauh, Irfan mengungkapkan bahwa aliansi telah mengirim surat audiensi kepada Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri. Namun hingga kini belum ada satu pun respon dari kedua pimpinan daerah tersebut.
"Kami telah bersurat ke gubernur dan wakil gubernur, sampai hari ini belum ada kabar lanjutan," terangnya.
Ia bilang, sikap tertutup itu semakin mempertebal rasa kecewa para tenaga honorer.
Bagi 518 honorer, penghilangan alokasi anggaran bukan sekadar masalah administrasi. Tapi pengingkaran terhadap dedikasi mereka selama ini.
Karangan bunga yang dikirimkan menjadi simbol protes atas keputusan yang dianggap mengabaikan keberadaan dan pengabdian mereka.
Hingga kini, para honorer masih berharap iktikad baik pemprov. Misalnya dengan kembali membuka ruang dialog, menempatkan nasib honorer secara lebih manusiawi, dan mempertimbangkan kembali kebijakan penganggaran maupun kepegawaian ke depan.
"Kami masih terbuka dengan ruang dialog. Kami juga masih menunggu kabar baik dari Pak Gubernur atau Bu Wagub atas surat permohonan kami," pungkas pegawai di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB itu.
Sementara itu, DPRD NTB tidak mau disalahkan begitu saja. Ketua Komisi I DPRD NTB Mohammad Akri mengklaim pihaknya sudah maksimal memperjuangkan nasib 518 tenaga honorer itu.
"Berbagai SOP sudah kami lakukan untuk mengawal nasib 518 teman-teman honorer ini," kata Akri.
Ia mencontohkan sudah berjuang sampai ke Jakarta. Beraudiensi langsung dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca Juga: Ini Tanggapan Gubernur Iqbal Terkait Adanya Temuan Honorer Gadungan di Lingkup Pemprov NTB
DPRD juga sudah beberapa kali mendatangkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat NTB.
"Semua SOP sudah kami lakukan. Tapi saat pembahasan anggaran, tidak ada anggaran karena anggaran kita defisit di 2026," tuturnya.
Pihaknya juga belum menyerah. Melalui Fraksi PPP, ia menawarkan solusi agar 518 tenaga honorer dialihkan menjadi tenaga pendamping program Desa Berdaya.
Sehingga daripada pemprov melakukan rekrutmen pendamping desa, lebih baik para tenaga honorer mengisi lowongan tersebut.
"Insya Allah secara kapasitas mereka punya. Karena sudah lama bekerja di OPD teknis," paparnya.
Tinggal perlu dilakukan peningkatan kapasitas. Misalnya dalam kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) pendamping desa.
Apalagi banyak program yang akan diluncurkan dalam program Desa Berdaya. Dan ini butuh pendamping desa yang kompeten.
"Daripada 518 ini dirumahkan begitu saja, lebih baik tenaga mereka dialihkan. Mereka punya kapasitas. Kan sudah pengalaman di OPD. Sudah tahu bagimana program pemerintah dijalankan," pungkas politisi PPP itu.
Editor : Akbar Sirinawa