Bagi pemerintahan Iqbal-Dinda, program ini sangat penting. Karena diproyeksikan menjadi program strategis dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Humaidi mengatakan masih banyak kritik publik soal PDB.
Mulai dari rekrutmen pendamping desa berdaya yang tidak transparan. Juga ketidakjelasan indikator capaian program serta risiko menjadi program seremonial belaka.
"Saya kira ini harus dijawab dengan indikator program yang jelas," kata Humaidi, Selasa (2/12).
Disampaikan, anggaran program desa berdaya di APBD 2026 cukup tinggi. Dialokasikan mencapai Rp 130 miliar.
Untuk tahap pertama menyasar 40 desa yang memiliki kantong kemiskinan. DPRD mewanti-wanti agar program ini bisa menghasilkan penurunan kemiskinan ekstrem yang terukur.
"Dengan dukungan APBD yang cukup besar ini, jangan sampai hanya jadi kegiatan seremonial dan simbolik," cetus Humaidi.
Dijelaskan, saat ini tingkat kemiskinan ekstrem NTB masih tercatat 2,04 persen. Atau jumlahnya mencapai 119 ribu orang.
Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi.
Adapun kemiskinan secara keseluruhan sampai 658.600 orang atau 11,91 persen. Persoalan sosial itu tersebar di kantong-kantong kemiskinan di 10 kabupaten/kota se-NTB.
Dewan mendorong program desa berdaya benar-benar memiliki dampak positif secara progresif dalam mengentaskan persoalan sosial ekonomi masyarakat.
"Seperti kemiskinan, pengangguran, gini rasio, dan peningkatan kesejahteraan," terang politisi Partai Golkar itu.
DPRD meminta agar program desa berdaya dengan anggaran Rp 130 miliar menjadi program berbasis outcome base. Yaitu memiliki efek jangka panjang dan dampak yang lebih luas terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem.
Agar indikator output dan outcome bisa terukur, pemprov diminta melakukan mekanisme evaluasi publik secara terbuka. Transparansi program kegiatan juga harus jelas.
"Sehingga inilah pentingnya proses seleksi pendamping yang bebas konflik kepentingan dan berbasis kompetensi," pungkas Humaidi.
Diketahui, penurunan angka kemiskinan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029.
Bahkan duet pemerintahan Iqbal-Dinda menetapkan target ambisius menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen sampai 2029.
Nah, berbagai upaya dan strategi akan dilakukan untuk mencapai target tersebut. Salah satunya melalui program desa berdaya. Program ini akan menyasar kantong-kantong kemiskinan.
Khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang masih tinggi. Program desa berdaya akan dilakukan secara bertahap dengan jumlah desa yang ada di NTB.
Rencananya, tahap pertama akan menyasar 40 desa. Launching akan dilakukan di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada 16 Desember 2025. Momen itu rencananya akan dibuka langsung oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto mengapresiasi gebrakan yang dilakukan Gubernur Iqbal.
Dikatakan, desa berdaya patut dinantikan realisasinya. Khususnya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi pekerjaan rumah besar di NTB. Program ini selaras dengan fokus pembangunan nasional.
"Ini adalah gebrakan luar biasa. Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTB sangat mengapresiasi langkah strategis Pak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem," katanya.
Melalui desa berdaya, rencananya Gubernur Iqbal akan mengalokasikan dukungan dana sebesar Rp 300 hingga Rp 500 juta per desa.
Melalui dukungan program, ia optimistis program unggulan tersebut akan mampu menuntaskan PR besar dengan menyasar kantong-kantong kemiskinan di NTB.
"Program ini sangat realistis dan menjadi jurus ampuh dalam mengentaskan kemiskinan bisa zero hingga 2029 nanti secara perlahan tapi pasti dengan menumbuh kembangkan ekonomi di desa," papar Sudirsah.
Editor : Siti Aeny Maryam