LombokPost – Kekuatan pendapatan dan belanja daerah turun signifikan tahun depan. Kondisi itu berdampak pada sejumlah pos belanja yang selama ini menjadi penopang dalam pembangunan daerah.
Salah satunya belanja modal infrastruktur. Diketahui, pos belanja ini turun signifikan sampai 70,48 persen.
Belanja modal anjlok sebanyak Rp 414,3 miliar. Dari APBD Perubahan 2025 sebesar Rp 587,9 miliar, tersisa hanya Rp 173,5 miliar dalam APBD 2026 nanti.
"Memang turunnya drastis sekali," kata Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco, Kamis (4/12).
Disampaikan, penurunan terbesar terjadi pada belanja modal infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 94,12 persen.
Sehingga belanja bidang infrastruktur mengalami pukulan telak tahun depan.
Rasionalisasi ini secara langsung menghambat program pembangunan perumahan layak huni dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas utama daerah.
Sebab mulai 2026 berlaku nomenklatur baru. Yaitu penggabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP). "Beban bertambah tapi anggaran turun," ujar Konco.
Nah, akibatnya kondisi keuangan dan kapasitas daerah terkait urusan PUPR dan PKP menjadi sangat terbatas. Sehingga terjadi perubahan arah kebijakan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur jalan.
"Nanti perlu diarahkan dari pola perbaikan total menjadi pemeliharaan dan penanganan berkala agar aset yang ada tetap berfungsi optimal," jelas Konco.
Sementara itu, belanja gedung dan bangunan juga turun 78 persen. Serta belanja peralatan dan mesin turun 63,16 persen.
Sementara hanya belanja modal tanah yang naik 26,98 persen. Kondisi ini menandakan bahwa ruang pembangunan infrastruktur fisik semakin terbatas.
"Sehingga investasi modal harus sangat selektif pada kawasan berdaya ungkit ekonomi tinggi. Seperti produksi pangan, nelayan dan desa wisata," ujar anggota Komisi IV lainnya Roi Lesmana.
Diketahui, kekuatan postur pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 5,640 triliun.
Terjadi penurunan sebesar Rp 849 miliar atau turun 13,09 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan 2025 sebesar Rp 6,489 triliun.
Adapun belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp 5,751 triliun.
Berkurang Rp 745 miliar. Atau berkurang 11,47 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan 2025 sebesar Rp 6,496 triliun.
Editor : Marthadi