Yang membuat heran dewan soal alokasi anggarannya yang cukup besar. Yaitu sampai Rp 14 miliar.
"Kami heran karena alokasi ini naik begitu cepat. Dari awalnya Rp 8 miliar menjadi Rp 14 miliar," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB Muhamamd Aminurlah, Jumat (5/12).
Disampaikan, dalam rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, biaya sewa mobil listrik tercantum hanya Rp 8 miliar.
Tapi angkanya tiba-tiba melonjak menjadi Rp 14 miliar dalam Rancangan APBD 2026 yang disetujui dalam rapat paripurna Jumat pekan lalu (28/11).
"Saya dan beberapa anggota Banggar kaget. Kok tiba-tiba naik drastis tanpa melalui rapat pembahasan yang komprehensif antara DPRD dan TAPD," cetus Maman, sapaan karibnya.
Ia mencurigai ada agenda terselubung di balik membengkaknya anggaran tersebut. "Kami jelas curiga. Ada apa dengan anggaran mobil listrik ini. Ini jadi tanda tanya besar," ungkapnya.
Dari sisi kebijakan, sambung Maman, kenaikan anggaran mobil dinas sangat tidak urgen. Apalagi di tengah keterbatasan fiskal daerah. Di mana kekuatan belanja dan pendapatan daerah mengalami penurunan.
Kondisi ini disebabkan oleh anjloknya dana transfer ke daerah (TKD) sampai Rp 1 triliun lebih. APBD 2026 juga mengalami defisit hingga Rp 111,2 miliar.
"Padahal kondisi fiskal daerah dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sehingga saya menilai kebijakan ini tidak benar dan nggak tepat sasaran," papar Maman.
Padahal di sisi lain, pemerintahan Iqbal-Dinda sudah menentukan skala prioritas yang disusun sesuai RPJMD NTB 2025-2029.
Di antaranya adalah upaya untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Ini sangat penting sebagai langkah untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat NTB.
Selain itu, dukungan anggaran juga harusnya fokus ke program ketahanan dan kemandirian pangan. Program ini bertujuan menjadikan NTB sebagai lumbung pangan nasional.
Kondisi geografis NTB juga sangat potensial dengan destinasi pariwisata. Sehingga pariwisata NTB perlu didorong agar terus berkembang. Baik dari sisi fasilitas, pelayanan, serta kemudahan akses bagi wisatawan.
"Sehingga dengan penyewaan mobil listrik ini, saya menilai arah kebijakan fiskal pemprov tidak fokus dalam mencapai visi misi sesuai RPJMD," jelasnya.
Menurutnya, daripada pengadaan mobil listrik, ia menyarankan pemprov lebih fokus pada pengelolaan dan inventarisasi aset. Baik aset bergerak seperti kendaraan dinas maupun aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.
Data DPRD menunjukkan lebih dari 500 kendaraan dinas yang sudah tidak produktif karena usia pakai melebihi tujuh tahun. Kondisi ini membuat biaya pemeliharaan terus meningkat, sementara manfaatnya semakin berkurang.
Sehingga ia mendorong kendaraan dinas seperti ini harus segera dilelang sehingga tidak jadi beban APBD.
"Pendapatan daerah harus dibangun berdasarkan SOP yang jelas dan harus berdasar kepastian hukum terhadap pengelolaan aset daerah," paparnya.
Di sisi lain, pengelolaan aset berupa tanah dan bangunan juga belum maksimal. Ia menyinggung soal aset pemprov berupa tanah seluas 65 hektare lebih di kawasan Gili Trawangan yang dibiarkan tidak terurus dan terbengkalai.
Sehingga tidak menghasilkan apa pun pada pendapatan daerah atau PAD.
"Harusnya Pak Gubernur fokus ke sini. Sehingga setiap aset daerah bisa berdampak pada peningkatan pendapatan untuk pembangunan daerah," pungkas Wakil Ketua DPW PAN NTB itu.
Anggota Banggar lainnya Raihan Anwar mengatakan pengadaan kendaraan listrik tidak linier dengan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025-2029.
Di mana dalam penjabaran visi misi gubernur terdapat tiga prioritas utama. Yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen, kemandirian dan ketahanan pangan serta pariwisata NTB yang mendunia. "Makanya saya kira fokus saja pada tiga agenda prioritas ini," kata Made.
Dalam situasi APBD seperti sekarang ini, ia menilai pengadaan molis bukan menjadi sebuah prioritas yang harus dikedepankan.
Apalagi saat ini, kondisi anggaran Pemprov NTB sedang tidak bagus di tengah pemangkasan TKD yang membuat APBD 2026 menjadi merosot.
Lebih jauh dikatakan, DPRD sangat memahami kebutuhan mobil listrik untuk jangka panjang. Ini penting untuk mencegah polusi dan zero emisi. Tetapi dengan kondisi fiskal saat ini, kebutuhan belanja operasional sebagai kendaraan dinas belum menjadi priortas.
"Memang bagus. Kendaraan listrik ini masa depan untuk mengurangi polusi. Tapi kita juga harus melihat keadaan fiskal hari ini yang belum membaik," pungkas politisi NasDem itu.
Sementara itu, Fraksi Gerindra DPRD NTB melontarkan dukungan atas kebijakan itu. Anggota Fraksi Gerindra Lalu Wirajaya mengatakan justru pengadaan dengan sistem sewa bukan bentuk pemborosan. Tapi bertujuan untuk penghematan anggaran.
"Pak Gubernur kan sudah menjelaskan. Selama ini kendaraan dinas selalu jadi temuan BPK. Nah, malah langkah itu dalam rangka kita menghemat anggaran," ujar Wirajaya.
Disampaikan, dengan pola sekarang yang dilakukan dengan membeli sendiri mobil dinas, anggaran jauh lebih besar. Karena harus melalui biaya perawatan yang tidak sedikit. Apalagi kendaraan konvensional.
"Mobil konvensional yang pakai BBM ini, jauh lebih besar biaya perawatannya dibanding dengan sewa kendaraan listrik," ujar Wirajaya.
Ia memastikan eksekutif sudah melakukan penghitungan secara teliti. Bahwa sistem sewa jauh lebih irit dibanding harus membeli sendiri. Sehingga diputuskan untuk dilakukan sistem sewa mobil listrik.
"Kalau mobil lama yang sudah penuhi syarat untuk dilelang ya pasti dilelang. Hasil lelang akan masuk kas daerah. Semua sedang dikalkulasi dengan cermat," pungkas Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Editor : Siti Aeny Maryam