LombokPost – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov NTB menjawab desakan Komisi IV DPRD NTB yang ingin menjadikan ruas jalan provinsi di wilayah Sekotong, Lombok Barat (Lobar) sebagai prioritas tahun depan.
Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin mengaku pesimistis usulan itu bisa direalisasikan.
"Saya belum yakin itu. Karena anggaran infrastruktur kan dipotong 80 persen tahun depan," kata Sadimin, Minggu (21/12).
Disampaikan, Komisi IV DPRD NTB sangat mengetahui kondisi anggaran infrastruktur yang turun sangat dramatis di tahun anggaran 2026.
Dengan keuangan yang minim itu, Dinas PUPR NTB tidak akan mampu melakukan banyak program untuk perbaikan infrastruktur tahun depan.
"Kalau ada duitnya sih kami siap saja melaksanakan. Tapi sekarang kan anggaran tidak ada," ujar Sadimin.
Dalam Rancangan APBD 2026 yang disahkan DPRD NTB November lalu, pos belanja modal infrastruktur turun drastis sampai 70,48 persen.
Dari APBD Perubahan 2025 sebesar Rp 587,9 miliar, tersisa hanya Rp 173,5 miliar dalam APBD 2026 nanti. Artinya penurunan sampai Rp 414,3 miliar.
Disampaikan, penurunan terbesar terjadi pada belanja modal infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi. Sehingga belanja bidang infrastruktur mengalami pukulan telak tahun depan.
Rasionalisasi ini juga menghambat program pembangunan perumahan layak huni dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas utama daerah.
Sebab mulai 2026 berlaku nomenklatur baru. Yaitu penggabungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP).
"Beban kami bertambah tapi anggaran turun," pungkas Sadimin.
Diketahui, desakan perbaikan jalan Lobar bagian selatan muncul setelah Komisi IV DPRD NTB melakukan kunjungan kerja dalam daerah ke Dinas PUPR Lobar pada tanggal 5 Desember lalu.
Terungkap bahwa Pemkab Lobar sudah lama mengusulkan perbaikan jalan itu ke Pemprov NTB. Khususnya kawasan dari Sekotong Tengah menuju Buwun Mas hingga ke perbatasan Lombok Tengah (Loteng). Akses tersebut banyak yang rusak.
Selain untuk memperlancar perekonomian warga, pemkab juga berharap bisa mendukung para investor yang ingin berinvestasi di wilayah Sekotong.
Seperti rencana pembangunan fasilitas wisata internasional Marina Bay dan kompleksnya serta rencana pembangunan Hotel Kempinski.
"Kami harap agar Pemprov NTB juga bisa menangkap peluang investasi ini. Yaitu dengan membangun infrastruktur yang layak," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto.
Soal merosotnya anggaran infrastruktur 2026, dewan akan mengundang PUPR NTB untuk koordinasi dalam waktu dekat.
Menurut Sudirsah, jalan provinsi di wilayah tersebut cukup mendesak diperbaiki. Mulai dari peningkatan, pelebaran serta pembuatan drainase.
Sebab kondisi jalan saat ini dinilai tidak layak. Selain badan jalan rusak dan ruas jalan yang sempit, kondisi itu kerap menimbulkan banjir saat hujan.
"Betul memang belanja untuk infrastruktur turun 2026. Tapi kami meminta PUPR agar memetakan dan merencanakan dengan matang terkait infrastruktur ini agar jadi skala prioritas," pungkas Sudirsah.
Editor : Akbar Sirinawa