LombokPost – Kerusakan hutan atau deforestasi di Pulau Sumbawa sudah dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan.
Luas hutan yang dibuka terus meningkat setiap tahun.
Kondisi itu dipicu aktivitas penebangan liar atau illegal logging, perluasan lahan jagung, hingga pertambangan ilegal.
"Memang kalau kita lihat citra satelit terakhir, pembukaan lahan itu semakin lama semakin meluas," kata Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksandi) Kabupaten Sumbawa Wahyu Indrajaya.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD NTB ke Pulau Sumbawa, Senin pekan lalu (22/12).
Deforestasi, sambung dia, tidak hanya di Kabupaten Sumbawa, tapi juga di Pulau Sumbawa secara umum.
"Kalau kami di Sumbawa hanya 28 persen kawasan hutan yang masih rimbun, selebihnya sudah gundul," ujar Wahyu.
Kondisi itu diakui menyebabkan daya dukung terhadap fungsi hutan menurun drastis. Mulai dari ancaman banjir hingga longsor.
Kerusakan fungsi hutan terlihat di sepanjang jalan. Mulai dari daerah Poto Tano hingga jalur menuju Dompu dan Sumbawa.
Hutan dan perbukitan sudah terlihat gundul yang diakibatkan oleh penebangan pohon dan pembukaan hutan secara masif.
"Secara faktual kawasan hutan ditebang dan area itu ditanami jagung memang nyata terjadi," aku Wahyu.
Nah, untuk meminimalisir kerusakan hutan, Pemkab Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menggencarkan kampanye Sumbawa Hijau Lestari.
Salah satu caranya dengan aktif menanam pohon di hutan-hutan yang gundul. Bupati sudah menyiapkan satu juta bibit pohon untuk ditanam.
Pemkab melibatkan berbagai pihak untuk menanam pohon. Bukan hanya Forkompimda, tapi juga pemerintah desa, pelajar, hingga masyarakat umum.
Penanaman pohon dilakukan dengan masif sebagai upaya untuk mengerem laju deforestasi yang kian parah.
"Ini sebagai bentuk kampanye penyadaran ke masyarakat. Bahwa menjaga lingkungan itu sesungguhnya adalah cara kita merawat masa depan," papar Wahyu.
Selain itu, Bupati Syarafuddin Jarot juga telah membentuk Satgas Pengamanan Hutan.
Satgas ini terdiri dari berbagai unsur. Selain aparat penegak hukum (APH), juga ada unsur tokoh masyarakat di dalamnya.
"Meskipun sektor kehutanan ini adalah kewenangan provinsi dan pusat, tapi Pak Bupati telah mengambil langkah progresif dengan membentuk Satgas Pengamanan Hutan," tegas Wahyu Indrajaya.
Anggota DPRD NTB asal Bima Muhammad Aminurlah menambahkan kerusakan hutan sudah terjadi di seluruh Pulau Sumbawa.
Selain Kabupaten Sumbawa, kondisi hutan yang kritis juga terjadi di Kabupaten Dompu dan Bima.
"Tingkat kerusakan hutan di Pulau Sumbawa sudah mencapai 75 persen. Dan ini akan terus bertambah tiap tahun," kata Maman, sapaan karib Muhamad Aminurlah.
DPRD NTB pun mendesak Pemprov NTB di bawah kendali Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk segera melakukan koordinasi lintas sektor.
Misalnya mengumpulkan bupati/wali kota se-Pulau Sumbawa untuk menyikapi kerusakan hutan itu dan melakukan mitigasi.
Jangan sampai menunggu terjadinya bencana besar seperti banjir bandang di Aceh dan Sumatera baru pemerintah bertindak.
"Ini imbauan ke Pak Gubernur. Jangan biarkan pemerintah daerah di Pulau Sumbawa bekerja sendirian. Harus ada penanganan secara menyeluruh dari provinsi bahkan pemerintah pusat," pungkas politisi PAN itu.
Editor : Kimda Farida