LombokPost – Kantor DPRD NTB yang dibakar massa demonstrasi pada 30 Agustus lalu bakal dibangun ulang tahun depan.
Gedung ini akan mengalami perombakan total. Agar lebih representatif, setiap anggota direncanakan memiliki ruang kerja sendiri.
Artinya, satu anggota menempati satu ruangan. Konsep dan desain ini mirip seperti anggota DPR RI di Senayan yang memiliki ruangan kerja khusus. Tidak seperti sebelumnya yang seluruh anggota berkelompok di ruang-ruang fraksi.
"Kita kan butuh kenyamanan dan keamanan. Jangan sampai tamu yang datang kita terima di ruang komisi atau ruangan fraksi seperti selama ini. Ini kurang pas," kata Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya, Selasa (30/12).
Hanya saja konsep dan desain gedung itu masih berupa perencanaan. Realisasinya sangat tergantung pada kesiapan anggaran. Karena seluruhnya akan ditanggung dana APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Pasti akan disesuaikan dengan anggaran tentunya. Apakah cukup sampai dengan desain seperti itu atau tidak," ujarnya.
Kepastian soal pembangunan total kantor DPRD NTB yang terbakar itu diketahui melalui Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Prime Park Mataram, Senin (29/12).
Kegiatan itu digelar khusus oleh Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan NTB Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU.
"Dan kami hadir di sana sebagai undangan. Kementerian PU merasa perlu mengetahui kebutuhan anggota dewan karena kami sebagai user gedung itu," papar Wirajaya.
Selain pimpinan DPRD NTB, hadir juga seluruh ketua komisi dan ketua fraksi. Mereka menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan setiap anggota dewan agar diakomodir dalam desain perencanaan pembangunan kantor DPRD NTB yang baru.
Berbagai masukkan dari anggota dewan pun bermunculan. Salah satunya yang diusulkan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda yang mengusulkan ruang khusus yang menampung aspirasi setiap kelompok masyarakat.
Ini penting agar setiap unsur masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi bisa diterima secara representatif dan memadai.
DPRD juga menyarankan kantor DPRD NTB yang baru kelak memiliki ciri khas yang melekat pada fasad bangunan.
Fasad gedung harus menggambarkan kekhasan corak adat dan budaya masyarakat Sasambo (Sasak, Samawa, Mbojo). Karena ini adalah tiga suku utama masyarakat NTB.
Lebih jauh Wirajaya mengungkapkan pihaknya tidak memiliki target khusus. Asalkan gedung bisa dibangun untuk mendukung kenyamanan dan keamanan.
Terkait pembangunan ulang gedung, hal itu mutlak menjadi pertimbangan teknis karena melihat konstruksi dan kekuatan bangunan.
"Yang pasti mau dibangun baru atau rehab, kami tidak masuk ke sana. Silakan tim teknis bidang konstruksi yang mengkaji. Yang penting kuat dan aman," pungkas politisi Gerindra itu.
Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra menambahkan pihaknya sudah mengajukan usulan proses penghapusan aset ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB. Proses ini dilalui sebelum gedung dirobohkan untuk dibangun ulang tahun 2026.
"Kementrian PU sudah melakukan langkah progresif untuk menuju pembangunan kantor DPRD NTB. Sehingga dibutuhkan masukan oleh pengguna atau user. Baik oleh sekretariat atau anggota dewan," ujar Hendra.
Disampaikan, konstruksi gedung didesain dengan bangunan tahan gempa hingga skala 9,8 magnitudo. Kekuatan konstruksi akan ditingkatkan dari kapasitas semula ketahanan gempa 6-7 magnitudo.
Sehingga gedung baru nanti dirancang untuk memperkuat struktur dan menambah pilar beton supaya lebih kuat dari sebelumnya.
"Tapi ini tentu harus menunggu DED (detail engineering design, Red) lalu dilanjutkan dengan lelang. Sehingga mungkin akan dibangun pada pertengahan 2026," papar Hendra.
Editor : Kimda Farida