LombokPost – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD semakin mendapatkan penolakan luas. Bukan hanya oleh partai non parlemen dan masyarakat sipil.
Terbaru, lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA juga merekam penolakan publik itu.
Tercatat sebanyak 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju dengan usulan pilkada dipilih oleh DPRD.
Angka ini merupakan akumulasi pilihan responden yang menyatakan kurang setuju, tidak setuju, dan tidak setuju sama sekali dengan Pilkada via DPRD.
Sementara itu, hanya 28,6 persen menyatakan setuju terkait wacana tersebut. Angka ini akumulasi dari responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju.
"Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD, angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif juga sistemik," kata Peneliti Senior LSI Denny JA Ardian Sopa dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (7/1).
Disampaikan, dalam opini publik, ketika suatu pandangan melewati batas 60 persen, efeknya sudah besar.
Angka itu dihasilkan dari responden yang tersebar dari berbagai segmen.
"Penolakan terhadap wacana perubahan sistem Pilkada itu juga datang dari laki-laki maupun perempuan. Penolakan juga muncul dari masyarakat desa maupun kota," paparnya.
Dari sisi segmen generasi, Gen Z merupakan generasi yang paling keras menolak wacana tersebut dibandingkan generasi lainnya.
Dia mengatakan, segmen Gen Z sebanyak 84 persen menolak, Milenial sebanyak 71,4 persen menolak, Generasi X sebanyak 60 persen menolak, dan Baby Boomer sebanyak 63 persen menolak.
"Memang semua generasi menolak. Tapi penolakan paling banyak disuarakan oleh Gen Z dan Milenial," pungkasnya.
Di NTB, koalisi partai non parlemen terus menyuarakan penolakan pilkada via DPRD.
Bahkan mereka telah membentuk koalisi khusus bernama "Tedes Beaq". Koalisi ini terdiri dari sejumlah partai non parlemen.
Terdiri dari Partai Buruh, Hanura, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gelora, Garuda, PBB, PSI, dan Partai Ummat.
"Kami akan segera menggelar pertemuan dalam waktu dekat. Pertemuan ini untuk menyatakan sikap secara tegas bahwa kami menolak usulan pilkada melalui DPRD," kata Ketua Koalisi "Tedes Beaq" sekaligus Sekretaris Pimpinan Daerah (Pimda) PKN NTB Abdul Hakim.
Editor : Marthadi