LombokPost – Wakil rakyat mendorong percepatan pembangunan kantor baru DPRD NTB.
Hal itu disuarakan dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Rabu (14/1).
"Melihat kondisi saat ini, kami mohon agar pemerintah pusat untuk bisa mempercepat pembangunan kantor ini," kata Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda yang hadir mendampingi rombongan Komisi IV DPRD NTB ke Jakarta.
Selain ketua dewan, hadir juga pimpinan dewan lainnya. Yaitu Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Wirajaya, Yek Agil, dan H Muzihir.
Dari DPR RI hadir dua anggota Komisi V yang sama-sama berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB. Yaitu Mori Hanafi dan Abdul Hadi.
Sedangkan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dihadiri oleh Direktur Bina Penataan Bangunan (BPB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Johannes Wahyu Kusumosusanto.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto mengatakan pembangunan kantor baru DPRD NTB sangat mendesak.
Sebab tidak mungkin wakil rakyat tidak memiliki kantor untuk bekerja dan menerima aspirasi publik.
"Apalagi kegiatan akhir-akhir ini sangat padat. Sehingga inilah yang melatarbelakangi teman-teman mendesak agar dipercepat (pembangunan kantor DPRD NTB, Red)," kata Sudirsah.
Saat ini, wakil rakyat praktis hanya memanfaatkan kantor sekretariat DPRD untuk menggelar rapat-rapat komisi.
Kantor ini tidak representatif karena juga dipakai oleh para ASN sekretariat dewan. Adapun rapat paripurna, DPRD harus menumpang di Kantor Gubernur NTB.
"Masak kita terus-terusan paripurna di kantor Gubernur. Seolah-olah tanggapan rakyat ini kan kita kongkalikong dengan pemerintah," ujar Sudirsah.
Nah, dalam rapat itu Kementerian PU memastikan akan membangun ulang kantor DPRD NTB. Tetapi harus melalui tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Yaitu diawali dengan perencanaan pembangunan serta penyusunan Detail Engineering Design (DED). Ini semua harus melalui proses tender yang diperkirakan selesai Maret 2026.
Barulah dilakukan tender pekerjaan fisik. Hal ini direncanakan memakan waktu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan.
Sehingga pekerjaan fisik pembangunan kantor wakil rakyat itu diperkirakan dimulai Agustus 2026. Nah, adapun penyelesaian pekerjaan diperkirakan sampai November 2027.
"Jadi masih butuh waktu setahun lebih. Masih cukup lama. Diperkirakan November 2027 baru tuntas," jelas Sudirsah.
Karena pembangunan masih lama, DPRD meminta Kementerian PU betul-betul memperhatikan kualitas dan kenyamanan gedung.
Untuk kekuatan gedung harus memenuhi standar bangunan tahan gempa hingga skala 9,8 magnitudo.
"Dari sisi keamanan terjamin. Dari sisi kekuatan harus memenuhi standar bangunan tahan gempa. Itu yang kita inginkan," paparnya.
Konsep dan desain gedung direncanakan mengalami perombakan total. Agar lebih representatif, setiap anggota direncanakan memiliki ruang kerja sendiri. Artinya, satu anggota menempati satu ruangan.
Baca Juga: Kementerian PU Turun Cek Kerusakan Gedung DPRD NTB Hari Ini
Karena mengalami perombakan total, maka bangunan gedung juga akan diperbesar. Direncanakan, gedung DPRD NTB yang baru nanti memiliki 7 lantai.
Dengan setiap anggota memiliki ruang kerja pribadi. Konsep dan desain ini mirip seperti anggota DPR RI di Senayan yang memiliki ruangan kerja khusus.
Tidak seperti sebelumnya yang seluruh anggota berkelompok di ruangan fraksi.
"Kita kan butuh kenyamanan dan keamanan. Jangan sampai tamu yang datang kita terima di ruang komisi atau ruangan fraksi seperti selama ini. Ini kurang pas," pungkas Sudirsah Sujanto.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin