LombokPost – Tingkat kemantapan jalan provinsi mengalami penurunan signifikan. Dari awalnya 86 persen turun menjadi 70-an persen tahun ini.
Artinya, 30 persen jalan provinsi dalam kondisi rusak berat. Kondisi itu baik yang berada di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.
"Artinya semakin banyak jalan provinsi kita yang dalam kondisi rusak," kata Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco, Kamis (22/1).
Data tersebut berdasarkan laporan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB saat rapat kerja dengan Komisi IV DPRD NTB.
Dikatakan, penurunan kondisi jalan banyak dipicu oleh penurunan anggaran secara signifikan.
Sebelumnya anggaran PUPR NTB saja hampir mencapai Rp 700 miliar. Nah dalam APBD 2026 hanya tersisa Rp 300 miliar. Anggaran ini akan terbagi untuk urusan PU dan Perkim.
DPRD menilai anggaran itu sangat kurang untuk pemeliharaan dan perbaikan 1.400 kilometer jalan provinsi.
Terdiri dari 900 km jalan provinsi Pulau Sumbawa dan 500 km di Pulau Lombok.
Untuk pemeliharaan Pulau Lombok membutuhkan anggaran hingga Rp 50 miliar per tahun. Sedangkan Pulau Sumbawa membutuhkan anggaran sekitar Rp 90 miliar per tahun.
Tapi dengan kondisi fiskal yang terbatas, Pemprov NTB tidak mampu mengalokasikan anggaran sebesar itu. Sehingga dampaknya terjadi kerusakan jalan itu.
"Tingkat kerusakan jauh lebih besar daripada luas jalan yang diperbaiki," papar Bendahara DPW PAN NTB itu.
Anggota Komisi IV DPRD NTB Syamsul Fikri menambahkan kerusakan jalan provinsi juga diperparah oleh bencana alam.
Banjir dan longsor memicu kerusakan jalan. Bahkan hingga saat ini masih ada beberapa ruas jalan yang belum bisa ditangani optimal.
"Saya menyoroti jalan provinsi di Pulau Sumbawa yang hancur karena bencana," kata Fikri.
Disampaikan, ada beberapa titik jalan provinsi di Sumbawa yang rusak berat.
Seperti di ruas jalan Lenangguar-Lunyuk, Plampang-Labangka, Simpang Negara Moyo- Ulu Air dan Sekongkang-Tongo, ruas jalan Benete-Sejorong-Tatar dan perbatasan Kecamatan Lunyuk.
"Rata-rata kerusakan jalan yang terjadi di Pulau Sumbawa karena faktor alam. Jika kita tidak tangani segera akan mengganggu kenyamanan masyarakat," jelas Fikri.
Ia pun mendesak PUPRPKP NTB untuk melakukan perbaikan secara maksimal.
Jika anggaran tidak cukup dari APBD provinsi, maka harus harus ada langkah pro aktif untuk meminta bantuan anggaran pemerintah pusat.
"Kita ingin pusat menggelontorkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang rusak ini," pungkas politisi Demokrat itu.
Editor : Kimda Farida