LombokPost – Ruas jalan provinsi di Pulau Lombok dan Sumbawa masih membutuhkan banyak lampu penerangan jalan umum (PJU).
Sebab masih banyak titik jalan yang gelap gulita. Sehingga anggaran Rp 17,8 miliar pada 2025 lalu belum cukup untuk menerangi 1.400 kilometer jalan provinsi.
Nah, saat ini DPRD NTB sedang menuntaskan regulasi Raperda tentang Percepatan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan. Di mana salah satu komponen terpenting dalam raperda ini adalah soal ketersediaan PJU.
"Makanya kami akan percepat (pengadaan PJU, Red) melalui regulasi ini," kata Ketua Pansus Iwan Panjidinata, Minggu (25/1).
Disampaikan, pansus sudah menghitung kebutuhan anggaran untuk memenuhi seluruh jalan provinsi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Kebutuhan anggarannya mencapai Rp 800 miliar. Karena fiskal yang terbatas, skema pengadaan dilakukan secara secara multiyears mulai dari 2026 hingga 2028.
"Jika kita bisa menyiapkan kebutuhan ini jalan provinsi bisa menjadi terang benderang," ujar Iwan.
Dijelaskan, anggaran Rp 800 miliar bukan hanya untuk lampu jalan, tapi juga fasilitas pendukung keselamatan jalan lainnya. Seperti rambu-rambu jalan, marka jalan, dan fasilitas pendukung lainnya.
"Ini baru bisa dikatakan mantab jika fasilitas keselamatan jalan bisa terpenuhi semua," imbuhnya.
Saat ini, Raperda tentang Percepatan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan masih dalam tahap finalisasi.
Diharapkan dalam beberapa waktu ke depan regulasi itu bisa disahkan menjadi Perda. Sehingga setelah mendapatkan evaluasi Kemendagri, bisa segera diberlakukan.
"Kita butuh supporting penuh dari pemerintah karena ini untuk kepentingan publik. Apalagi NTB menjadi daerah tujuan wisata, sehingga mutlak harus didukung fasilitas jalan yang memadai," tegas Iwan.
Di sisi lain, berdasarkan data Polda NTB, jelas dia, saat ini Provinsi NTB menduduki posisi ke-14 untuk rasio fatalitas kecelakaan se-Indonesia.
Setiap hari ada 1-2 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.
"Jumlah lakalantas di provinsi NTB selama tiga tahun terakhir ini termasuk tinggi. Ini karena minimnya fasilitas keselamatan jalan. Sehingga fasilitas keselamatan jalan seperti PJU menjadi hal yang sangat urgen," pungkas politisi Partai Gerindra itu.
Disampaikan, keluhan masyarakat soal PJU selalu ramai saat dewan menggelar reses. Tak pelak, jalan yang gelap gulita itu berdampak pada keselamatan pengunjung jalan.
"Ini menjadi salah satu faktor penyebab maraknya kecelakaan berlalu lintas," ujarnya.
Ia mendesak Pemprov untuk aktif memenuhi fasilitas terkait keselamatan jalan. Ini mencakup berbagai perlengkapan dan infrastruktur yang dirancang untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan.
Baca Juga: DPRD NTB Rekomendasi Perbaikan Jalan Provinsi Rusak Sekaligus Pasang PJU
"Apalagi Pak Gubernur sudah mencanangkan NTB sebagai destinasi wisata kelas dunia. Maka ini harus didukung oleh fasilitas jalan termasuk PJU agar jalan menuju kawasan pariwisata NTB terang benderang," tegas legislator NasDem itu.
Ia meminta pemprov, khususnya Dishub NTB untuk lebih kreatif dengan tidak hanya mengandalkan APBD provinsi.
"Kebutuhan anggaran Rp 800 miliar ini kan besar. Perlu juga pemprov meminta Kemenhub mengatasi masalah PJU ini," imbuh Suharto.
Editor : Akbar Sirinawa