LombokPost – Tingginya volume sampah di kabupaten/kota menjadi perhatian serius Komisi II DPRD NTB. Khususnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) dan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).
Dewan mendesak pemprov mengambil langkah luar biasa untuk menangani persoalan ini. Sebab NTB khususnya Pulau Lombok sudah masuk kategori darurat sampah.
"Sehingga tidak bisa lagi ditangani secara konvensional. Harus ada terobosan di luar yang selama ini kita lakukan dalam mengelola sampah," kata Anggota Komisi II DPRD NTB Lalu Arif Rahman Hakim, Minggu (25/1).
Disampaikan, perluas landfill Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok merupakan solusi jangka pendek.
Sebab dengan melihat jumlah produksi sampah harian Kota Mataram dan Lobar yang mencapai 600 ton lebih per hari, ini akan dengan mudah menutupi area itu dari tumpukan sampah.
"Makanya bagus sekali kalau Pak Gubernur (Lalu Muhamad Iqbal, Red) serius dalam proyek waste of energy. Kita bisa belajar dari Surabaya dan Jakarta yang berhasil mengolah sampah jadi energi listrik," paparnya.
Ditegaskan, harus ada solusi konkret untuk mengurangi ketergantungan sampah. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lobar, contohnya, sedang melakukan inovasi.
Yaitu melalui sistem Manajemen Sampah Zero Waste (Masaro). Teknologi Masaro ini bisa pengolah sampah dengan kapasitas 20 ton per hari yang sedang di kembangkan di Lingsar dan Narmada.
Teknologi ini mengubah sampah menjadi produk bernilai ekonomi seperti pupuk dan kompos.
"Artinya ini sebuah terobosan yang baik dalam pengelolaan sampah. Saya kira Pemprov bisa intervensi dalam hal inovasi ini. Bisa dalam bentuk anggaran," tegas Arif.
Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Pelita Putra menambahkan gubernur perlu membentuk tim percepatan penanganan sampah.
Tim ini bisa dikolaborasikan dengan kabupaten/kota se-NTB. Hal ini seperti yang sudah diterapkan oleh Pemprov Bali.
"Dalam tim percepatan penanganan sampah ini, pemprov dan pemda bersinergi. Semua kepala OPD masuk menjadi anggota tim ini untuk memudahkan kolaborasi," jelas Pelita.
Langkah kolaborasi ini, sambung dia sangat penting karena penanganan sampah saling berhubungan.
Apalagi NTB memiliki banyak destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan asing. Sehingga keberadaan sampah sangat mengganggu citra pariwisata di Bumi Gora.
"Kebersihan lingkungan ini menjadi cerminan wajah pariwisata NTB," ujar Pelita.
Apalagi, sambung dia, pengembangan pariwisata mendunia menjadi salah satu program unggulan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Sehingga jangan sampai tumpukan sampah mengganggu citra pariwisata di mata wisatawan.
"Di sinilah penting pemprov mengintervensi pengelolaan di seluruh daerah," pungkas politisi PKB itu.
Editor : Kimda Farida