LombokPost – Pimpinan dewan mendukung langkah audit yang dilakukan Inspektorat NTB terhadap sejumlah proyek tahun anggaran 2025 yang bersumber dari Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD NTB.
Dari hasil penelusuran ditemukan banyak paket yang tidak tuntas pengerjaannya.
"Baguslah. Saya kira kita ikuti. Kita dukung apa yang dilakukan Inspektorat," kata Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, Selasa (27/1).
Dari pernyataan Inspektur Inspektorat NTB Budi Herman sebelumnya, dikatakan bahwa mayoritas proyek yang diaudit berada di Dinas Pertanian NTB.
Bentuknya seperti perbaikan irigasi dan jalan usaha tani. Di sana ada sekitar 200 paket pekerjaan.
Sebagian besar bersumber dari dana pokir anggota DPRD NTB dalam APBD 2025. Adapun nilai proyek yang tengah diaudit ditaksir mencapai sekitar Rp 30 miliar.
Proyek ini tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Saat ini petugas auditor masih melakukan audit di seluruh kabupaten/kota lokasi pekerjaan.
Wakil Ketua DPRD NTB Yek Agil mengatakan temuan Inspektorat itu harus ditindaklanjuti. Khususnya terkait banyaknya paket pekerjaan yang belum selesai dikerjakan.
"Tentu setiap ada temuan itu bisa ditindaklanjuti dengan mengikuti mekanisme yang ada," kata Agil.
Disampaikan, pimpinan dewan akan mengawal agar seluruh pekerjaan bisa segera dituntaskan. Sebab munculnya paket pekerjaan itu berdasarkan aspirasi dari masyarakat.
Sehingga tuntasnya pekerjaan sangat dibutuhkan agar bisa segera dimanfaatkan oleh warga.
"Semakin cepat kita penuhi kebutuhan masyarakat, maka semakin cepat juga permasalahan di masyarakat terselesaikan. Dalam hal ini perbaikan irigasi dan jalan usaha tani yang paling banyak," ujar Agil.
Hal ini akan berdampak positif bagi warga sekitar. Khususnya dalam pengerjaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani yang dibutuhkan warga.
Tentu fasilitas publik ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kemandirian dan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat maupun program prioritas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
"Kita berharap seluruh pekerja aspirasi masyarakat ini dikerjakan secepat mungkin. Karena di sini ada pertanggungjawaban kita terhadap publik," papar Agil.
Nah, jika pun ada keterlambatan fisik bisa mengajukan mekanisme melalui perpanjangan waktu pekerjaan.
Dalam kondisi musim hujan seperti saat ini, sangat mungkin pekerjaan fisik di lapangan tidak bisa maksimal karena faktor cuaca. Tapi hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mengerjakan atau menuntaskan pekerjaan.
"Tentu nanti kan ada asesmen. Saya berharap ini ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada," pungkas politisi PKS itu.
Editor : Marthadi