LombokPost – Bawaslu NTB kembali mengaktifkan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P).
Program penguatan pengawasan ini ditujukan ke seluruh perguruan tinggi. Salah satu kampus yang digandeng adalah Universitas Islam Al-Azhar (Unizar) Mataram.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu NTB Hasan Basri mengatakan kerja sama itu fokus pada penguatan pengawasan partisipatif.
Ini menjadi bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
Bentuknya melalui pengembangan laboratorium pengawasan partisipatif.
"Laboratorium pengawasan partisipatif. Ini sebagai ruang kolaborasi, pembelajaran, riset, dan praktik pengawasan kepemiluan berbasis perguruan tinggi," kata Hasan, Jumat (30/1).
Disampaikan, Laboratorium pengawasan partisipatif diarahkan pada pelaksanaan edukasi dan sosialisasi pengawasan.
Proses ini melibatkan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pengawasan, penelitian dan kajian ilmiah di bidang kepemiluan.
"Termasuk juga dalam bentuk publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat berbasis pengawasan," papar Hasan.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu NTB Umar Achmad Seth mengatakan sinergi antara Bawaslu NTB dan Unizar Mataram akan mendorong pelaksanaan program-program kolaboratif yang melibatkan civitas akademika secara aktif.
"Yang utama, program itu dalam bentuk pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilukada di Provinsi NTB," kata Umar.
Pengawasan partisipatif adalah upaya memperkuat partisipasi publik dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu. Apalagi tahun depan sudah dimulai tahapan verifikasi faktual oleh KPU.
"Pengawasan partisipatif ini penting sekali. Ini agar masyarakat khususnya perguruan tinggi dapat berperan efektif dalam mengawal setiap tahapan Pemilu," jelas Umar.
Disampaikan, pendidikan pengawas partisipatif merupakan sarana untuk menumbuhkan kesadaran. Sebab Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi yang bermartabat.
"Kami ingin publik juga tahu bahwa pemilu yang sehat lahir dari pengawasan yang partisipatif," tegasnya.
Menurutnya, rencana tindak lanjut dipastikan bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen moral yang harus diwujudkan.
Bawaslu ingin melahirkan kader-kader yang mampu membawa semangat pengawasan ke tengah masyarakat. Termasuk dari kalangan mahasiswa.
"Dengan menggandeng perguruan tinggi, kami ingin lahir kader pengawas partisipatif yang adaptif terhadap perkembangan zaman, berjejaring luas, dan konsisten menjaga integritas Pemilu," pungkas Umar.
Editor : Kimda Farida