LombokPost – Anggota DPR RI dapil NTB 2 (Pulau Lombok) Abdul Hadi terus mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi jalan bypass port to port dari Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.
Pihaknya terus berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) di NTB.
"Kami minta Kementerian PU untuk tetap berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang dilalui oleh jalan bypass ini," kata Abdul Hadi, Rabu (18/2).
Disampaikan, koordinasi sangat penting untuk meminimalisir persoalan di lapangan. Salah satunya terkait konflik pembebasan lahan dengan warga.
Sebab hal itu seringkali menjadi persoalan sosial ketika proyek pembangunan jalan dilakukan pemerintah.
"Makanya untuk meminimalisir persoalan, koordinasi harus terus dilakukan," ujar Abdul Hadi.
Ia berharap proyek itu sudah mulai dilakukan pekerjaan fisik pada 2027 mendatang.
Sebab tahun ini Pemprov NTB juga sudah mulai menganggarkan pembebasan lahan senilai Rp 10 miliar. Wilayah yang dibebaskan pertama berada di kawasan Lembar.
"Selain pembebasan lahan saya dengar juga sudah susun DED (Detail Engineering Design, Red). Sehingga harapan kami port to port Lembar ke Kayangan sudah dimulai awal atau akhir 2027," jelas anggota Komisi V DPR RI itu.
Lebih jauh, politisi PKS itu mengatakan port to port Lembar-Kayangan sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan dan kerusakan jalan di jalur lama Mataram-Kayangan.
Saat ini, jalan nasional Mataram-Kayangan semakin memperihatinkan. Ruas jalan sudah tidak mampu lagi menampung volume kendaraan yang semakin padat.
Baca Juga: Tambal Sulam Jalur Bypass BIL-Mandalika Kilometer 11, Belum Lama Diperbaiki, Jalan Sudah Amblas Lagi
Jalannya bertambah macet. Belum lagi kondisi infrastruktur banyak yang bergelombang dan rusak di sana sini.
"Ini karena Mataram-Kayangan sudah tidak mampu lagi menampung volume kendaraan," ungkapnya.
Karena jalan yang bertambah macet sangat berpengaruh terhadap waktu tempuh yang cukup lama. Selain ada kerusakan jalan juga karena lalu lintas yang padat.
Nah, agar jalan Mataram-Kayangan tidak tambah rusak dan macet, dibutuhkan jalan baru untuk mengurai kepadatan. "Akses ini menjadi solusi jangka panjang untuk memperlancar mobilitas," jelas Abdul Hadi.
Di sisi lain, keberadaan infrastruktur baru juga bisa memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di jalur yang dilintasi. Selain angkutan orang, jalan ini juga akan dirancang sebagai jalur logistik. Jalan bypass Lembar-Kayangan akan memangkas jarak dan waktu.
Sementara itu, DPRD NTB juga mendorong pemprov untuk serius menindaklanjuti mega proyek jalan nasional port to port Lembar-Kayangan.
Sekretaris Komisi IV DPRD NTB Hasbullah Muis Konco mengatakan sudah ada anggaran port to port di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB tahun ini. Nominalnya mencapai Rp 22 miliar.
Peruntukkannya terdiri dari Rp 2 miliar untuk studi AMDAL, serta masing-masing Rp 10 miliar untuk Detail Engineering Design (DED) dan pembebasan lahan.
"Anggaran port to port sudah masuk. Baru bisa kita anggarkan Rp 22 miliar tahun ini," kata Konco, sapaan karibnya.
Disampaikan, nilai anggaran itu memang terbilang kecil untuk total kebutuhan jalan port to port Lembar-Kayangan yang mencapai sekitar Rp 3 triliun lebih.
Tapi menurutnya, pemprov perlu menunjukkan keseriusan dengan mulai terlebih dahulu menganggarkan sebagian kebutuhan.
"Anggaran pusat memang belum dapat informasi. Tapi biasanya kalau pemda sudah menyiapkan maka akan segera disusul oleh pemerintah pusat," ujar Konco.
Termasuk untuk pembebasan lahan. Anggaran Rp 10 milyar yang disiapkan di APBD tahun ini terbilang masih kecil. Karena dibutuhkan banyak sekali pembebasan lahan.
Rencana pembebasan lahan yang akan dilalui port to port akan dimulai dari wilayah Lombok Barat dulu. "Pembebasan juga kita lakukan bertahap," paparnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto optimisatis jalan bypass Lembar-Kayangan bisa terealisasi.
DPRD bersama eksekutif sudah beberapa kali menggelar rapat kerja konsultasi ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Hasil dari rapat kerja dengan Kementerian PU sangat positif. Intinya, port to port ini sudah ada lampu hijau. Makanya kita dukung pemprov untuk mulai dulu," kata Sudirsah.
Dengan mulai dianggarkan dalam APBD tahun ini, mega proyek por to port diharapkan bisa berjalan sesuai harapan. Sebab dari schedule yang ditetapkan, memang proyek ini tahapannya mulai dari 2026. Dan pekerjaan fisik diharapkan bisa tuntas sampai 2029.
"Kami sangat mendukung kalau proyek pekerjaan fisik ini mulai dilakukan 2027. Tentu ini kabar yang menggembirakan," pungkas politisi Gerindra itu.
Editor : Kimda Farida