LombokPost – Duet pemerintahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubenur (Wagub) Indah Damayanti Putri atau Iqbal-Dinda sudah genap setahun sejak dilantik Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025 lalu. Berbagai torehan diraih selama setahun memimpin Bumi Gora. Tapi tidak sedikit yang harus dibenahi dan menjadi pekerjaan rumah (PR) Iqbal-Dinda.
Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda mengapreasi jalannya pemerintahan Iqbal-Dinda. Ia menilai sudah cukup banyak prestasi yang diraih. Baik di skala nasional dan internasional. "Ini menjadi bukti keberhasilan pemerintahan di NTB," kata Baiq Isvie.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa berbagai keberhasilan dan prestasi tidak boleh membuat pemerintah daerah cepat berbangga. Sebab masih banyak PR yang harus diselesaikan. Mulai dari penanggulangan kebencanaan, pembenahan infrastruktur hingga penurunan angka kemiskinan ekstrem. "Penanggulangan bencana menjadi PR karena NTB masuk dalam salah satu daerah rawan bencana di Indonesia," ujar Isvie.
Apalagi saat musim hujan seperti saat ini. Bencana hidrometeorologi mengancam setiap saat. Mulai dari banjir, tanah longsor, puting beliung, hingga gempa bumi. Akibat cuaca ekstrem saat ini muncul banjir di beberapa daerah. Seperti di kawasan Kuta Mandalika, Sekotong, dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa. Ia meminta Pemprov NTB melalui OPD teknis untuk bersiaga. "Dengan kondisi alam seperti ini tentu harus cepat tanggap dan tindakan penanggulangan agar tidak jatuh korban," imbuh Isvie.
Maka sudah saatnya pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak mengorbankan kelestarian lingkungan demi pembangunan. Tidak boleh lagi ada penebangan hutan secara ugal-ugalan. Karena itu akan merugikan masyarakat sekitar. "Dan yang terpenting selalu menjaga alam dan lingkungan tetap lestari," papar Wakil Ketua DPD I Partai Golkar NTB itu.
Anggota DPRD NTB yang menjadi Presidium Nasional Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) mengatakan banjir bandang melanda Pulau Sumatera dan daerah lainnya menjadi peringatan bagi Provinsi NTB. Sebagai daerah yang berstatus rawan bencana, DPRD menyerukan Pemprov untuk melakukan antisipasi tanggap darurat bencana.
"Kita antisipasi melalui aksi tanggap darurat jauh-jauh hari. Karena bencana seperti tanah longsor, banjir, pohon tumbang ini selalu terjadi tiap tahun" kata Akhdiansyah.
Ia mengingatkan bahwa NTB merupakan wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap beragam jenis bencana. Sehingga perlu memperkuat sistem peringatan dini yang mampu bekerja real time. Informasi lapangan, menurutnya, harus tersampaikan tanpa jeda agar keputusan taktis bisa segera diambil.
"Sistem peringatan dini yang responsif bakal menentukan kecepatan kita menyelamatkan masyarakat. Sehingga tidak boleh ada keterlambatan," cetusnya.
Oleh karena itu Pemprov NTB harus memastikan kesiapsiagaan fiskal. Sehingga saat bencana terjadi anggaran kedaruratan sudah siap siaga. Salah satunya melalui pos belanja tidak terduga (BTT). "Kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan bagi kita," tegasnya.
Selain itu, PR lain yang harus segara dikerjakan adalah perbaikan infrastruktur. Mulai dari jalan dan jembatan yang masih dalam kondisi rusak. Termasuk di dalamnya pemasangan fasilitas keselamatan jalan seperti lampu penerang jalan umum (PJU). Sebab masih banyak ruas jalan di NTB yang masih gelap gulita. "Persoalan infrastruktur memang masih jadi PR," kata Anggota Komisi IV DPRD NTB Abdul Rahim.
Dikatakan, tingkat kemantapan jalan, khususnya jalan provinsi terus mengalami penurunan setiap tahun. Dari awalnya 86 persen turun menjadi 74 persen tahun ini. Kondisi ini banyak dikeluhkan masyarakat. "Artinya semakin banyak jalan kita yang dalam kondisi rusak. Baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa," paparnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB Sudirsah Sujanto mengatakan pemerintahan Iqbal-Dinda tentu menyadari bahwa kemantapan infrastruktur sangat dibutuhkan. Bukan hanya untuk mobilitas masyarakat tapi juga untuk mendukung kegiatan perekonomian. Seperti distribusi barang dan jasa untuk memastikan dan menjamin perputaran ekonomi berjalan dengan baik.
"Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, Pemprov sedang melakukan sinkronisasi dan kolaborasi di semua level. Sehingga perbaikan jalan dan jembatan tidak hanya menggunakan APBD provinsi tapi juga APBN," jelas Sudirsah yang juga politisi Gerindra.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin