Ia menyuarakan aspirasi agar guru madrasah swasta bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal itu ditegaskan dalam forum Safari Ramadan bersama Keluarga Besar Kementerian Agama (Kemenag) NTB di Asrama Haji NTB, Sabtu malam (28/2).
"Aspirasi yang disampaikan para guru merupakan refleksi kebutuhan riil para pendidik yang telah lama mengabdi. Tapi masih menghadapi keterbatasan status dan kesejahteraan," kata Sari Yuliati.
Ia menceritakan pernah menerima langsung aksi demonstrasi guru madrasah swasta di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada 11 Februari lalu.
Dalam aksi damai itu mereka menyuarakan usulan pengangkatan sebagai PPPK.
"Memang saya yang menerima demonstrasi damai dari guru-guru madrasah swasta seluruh Indonesia di DPR RI. Saya minta guru madrasah tidak meragukan komitmen kami dalam menyuarakan aspirasi ini," tegasnya.
Disampaikan, ada sejumlah tuntutan para guru madrasah. Pertama, pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK melalui kebijakan khusus pemerintah, termasuk kemudahan bagi guru berstatus inpassing melalui Instruksi Presiden (Inpres).
Kedua, keterlibatan guru madrasah swasta sebagai peserta seleksi PPPK untuk ditempatkan di madrasah negeri maupun swasta.
Tuntutan lainnya agar tunjangan profesi guru dibayarkan setiap tanggal 1 setiap bulan seperti sistem penggajian.
"Dan tuntutan ini sudah kami bahas bersama pimpinan dan Komisi VIII DPR RI," ujar Sari.
Dijelaskan, DPR RI melalui Komisi VIII telah membahas dan menghasilkan keputusan afirmatif untuk mendukung pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK.
Sebab peran guru sangat penting dalam mencerdaskan anak bangsa.
"Sehingga seluruh tuntutan pada prinsipnya menjadi perhatian dan diperjuangkan DPR RI. Secara afirmatif mendukung tuntutan tersebut agar guru madrasah swasta diangkat menjadi PPPK," tegasnya.
Tapi ia menjelaskan bahwa proses pengangkatan tersebut membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Seperti Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). DPR RI harus menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kementerian itu.
"Kami juga harus mengecek apakah keuangannya mencukupi atau tidak," tambah Sari.
Aspirasi lain yang menjadi perhatian adalah pembayaran tunjangan profesi guru madrasah swasta.
Dalam rapat tersebut, hadir pula Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang menjelaskan bahwa secara anggaran dan keputusan politik, kebijakan tersebut telah tersedia.
"Anggarannya sudah ada, keputusannya sudah ada. Secara politik dan teknis sudah tersedia. Tinggal ada persoalan teknis di Kementerian Agama untuk duduk bersama dengan para Kanwil," paparnya.
Sari berharap keputusan yang diambil dalam rapat tersebut menjadi bentuk nyata keberpihakan DPR RI terhadap guru madrasah swasta di seluruh Indonesia. Khususnya di NTB.
"Mudah-mudahan ini menjadi afirmasi dari DPR RI tentang keberpihakan pimpinan DPR RI terhadap para guru madrasah," pungkas politisi Partai Golkar itu.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi NTB Zamroni Aziz mengatakan acara Safari Ramadan itu bukan sekadar ajang silaturahmi spiritual.
Di balik pertemuan akbar yang dihadiri 4.000 guru madrasah se-Pulau Lombok itu, tersimpan pesan kuat tentang perjuangan kesejahteraan guru madrasah swasta serta komitmen penguatan anggaran pendidikan keagamaan di NTB.
"Komposisi peserta menunjukkan bahwa agenda ini memang dirancang sebagai forum besar keluarga Kementerian Agama NTB. Sekaligus ini ruang terbuka untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan DPR RI," jelas Zamroni.
Editor : Kimda Farida