LombokPost – Kader Partai Gerindra yang juga Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pihaknya akan mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Hal ini ditegaskan Iqbal saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama oleh DPD Gerindra NTB, Sabtu lalu (7/3).
"Meskipun itu menjadi program pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah wajib mengawal agar program ini berjalan lancar," kata Iqbal.
Momen itu dihadiri para petinggi dan kader Gerindra se-NTB. Hadir di antaranya Ketua DPD Gerindra NTB Lalu Pathul Bahri, Sekretaris Gerindra NTB Nauvar Furqony Farinduan, serta Bendahara Lalu Wirajaya. Hadir juga para anggota fraksi Gerindra DPRD NTB.
Iqbal mengatakan berbagai program prioritas Presiden Prabowo menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat untuk jangka panjang.
Program itu juga dinilai positif dan berkonstribusi bagi pembangunan daerah. "Kami mendukung penuh agar tata kelola, distribusi, serta dukungan logistik berjalan maksimal dan tepat sasaran," jelas Iqbal.
Bendahara DPD Gerindra NTB Lalu Wirajaya menambahkan kegiatan itu menjadi ajang konsolidasi kader partai se-NTB.
Dikatakan, seluruh kader Gerindra harus tetap solid dan kompak untuk mengawal program-program kerakyatan Presiden Prabowo. "Kader di NTB harus menjadi katalisator kesuksesan program Presiden Prabowo," ujar Wirajaya.
Ia mengakui masih banyak kritik publik yang mengarah ke sejumlah program prioritas Presiden. Khususnya pelaksanaan MBG. Di NTB, contohnya, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG menjadi sorotan.
Kritik publik bermacam-macam. Mulai dari hitungan porsi makanan yang tidak sesuai harga, nilai gizi pada menu, hingga adanya temuan buah yang rusak dan busuk yang ikut didistribusikan kepada siswa. Selama Ramadan, misalnya, menu kering yang disalurkan dinilai sebagian masyarakat belum memenuhi standar yang diharapkan.
"Terhadap SPPG yang seperti ini kami minta untuk ditindak tegas. Harus ada evaluasi," papar Wirajaya.
Setiap aduan maupun temuan di lapangan, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) di kabupaten/kota.
Pihaknya juga tidak akan memberi toleransi terjadi insiden keracunan yang membahayakan anak-anak. Ia mendorong BGN untuk mengusut tuntas kasus keracunan dan menindak tegas oknum di dalamnya. Agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
"Sanksi tegas harus dilakukan terhadap SPPG sesuai ketentuan. Semua ada SOP secara jelas," tegasnya.
Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD Gerindra NTB Sudirsah Sujanto menambahkan pihaknya akan terus mengawal program prioritas Presiden Prabowo itu. Tujuannya agar pelaksanaan program di lapangan benar-benar berjalan sesuai harapan.
"Tata kelola SPPG harus terus dibenahi sesuai SOP. Harus dilakukan evaluasi total terhadap dapur MBG yang masih lalai," ujar Sudirsah.
Editor : Kimda Farida