LombokPost – Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 tidak luput dari sorotan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun Anggaran 2025.
Dewan mencatat sejumlah temuan yang harus diperbaiki oleh OPD terkait maupun Kanwil Kemenag Provinsi NTB sebagai lembaga vertikal.
"Hasil pengawasan kami menunjukkan masih ada persoalan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan ibadah haji yang merugikan jemaah," kata Sekretaris Komisi V DPRD NTB Sitti Ari, Kamis (23/4).
Baca Juga: Pertamina Siagakan 2.795 KL Avtur untuk Haji Embarkasi Lombok
Di antara permasalahn terkait dengan kendala proses administrasi dan penerbitan visa yang terlambat. DPRD menemukan banyak Calon Jemaah Haji (CJH) yang mengalami keterlambatan visa yang berakibat pada penundaan keberangkatan.
"Ini tentu membuat ketidaknyamanan bagi jemaah haji," kata Ari.
Selain itu, manajemen keberangkatan dan penempatan kelompok terbang (kloter) jemaah juga tidak optimal.
Baca Juga: Titip Doa untuk NTB, Gubernur Lepas Kloter I Embarkasi Lombok
Itu terlihat dari kasus pemisahan kloter dalam satu keluarga. Yaitu pemisahan suami dengan istri atau anaknya.
Juga terjadi pemisahan jemaah lansia dengan pendamping di Kota Madinah dan Makkah. Selain itu juga ditemukan adanya perbedaan hotel jemaah bersama keluarganya.
"Kalau dalam satu keluarga sebaiknya jangan dipisah. Bagi kloter maupun hotelnya. Supaya ibadah mereka aman dan nyaman," tegas politisi PPP itu.
Bukan hanya itu. Tim pengawas DPRD NTB juga menilai pelayanan selama di Asrama Haji Embarkasi Lombok belum optimal. Mulai dari infrastruktur dan fasilitas Asrama Haji Embarkasi Lombok harus ditingkatkan lagi.
Ini berdampak pada perlindungan dan pelayanan khusus bagi lansia dan jemaah rentan. Seperti prioritas lansia dalam kuota diberikan afirmatif.
Pelayanan kesehatan, pendampingan, dan istitaah (kemampuan fisik) jemaah yang rendah. Padahal prevelansi jemaah lansia di Provinsi NTB cukup tinggi. Ini memiliki risiko pada kesehatan selama ibadah khususnya di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
"Kondisi ini diperburuk oleh sistem koordinasi antara Pemprov NTB dan Kanwil Kemenag NTB yang belum optimal," sambung Anggota Komisi V Patompo Adnan.
Atas sejumlah persoalan itu, DPRD merekomendasikan agar pemprov bersama Kanwil Kemenag NTB meningkatkan pelatihan petugas haji daerah (PHD) dan pembimbing atau Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Komisi V juga merekomendasikan untuk perbaikan atau revitalisasi Asrama Haji Embarkasi Lombok agar menjadi lebih modern dan efisien. "Kami juga mendorong tata kelola manasik haji berbasis teknologi dan simulasi," ungkap Patompo. (mar/r2)
Editor : Redaksi