LombokPost — Ketua DPW PPP NTB H Muzihir menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PPP di 10 kabupaten/kota telah selesai dilaksanakan.
Pihaknya optimistis Surat Keputusan (SK) tentang susunan struktur kepengurusan DPC PPP se-NTB periode 2026-2031 akan segera turun dari DPP PPP.
"SK sedang diproses. Pada intinya sudah selesai semua. Tunggu dibagikan ke semua DPC," kata Muzihir, Selasa (12/5).
Baca Juga: Muzihir Klaim Muscab 10 DPC PPP Tuntas, Ketua DPC yang di-Plt-kan Melawan
Disampaikan, setelah selesai ditandatangani oleh Ketua Umum Mardiono, SK akan langsung dibagikan ke seluruh DPC.
Pihaknya menargetkan pembagian SK paling lambat pekan depan. SK memuat struktur kepengurusan di setiap DPC. Mulai ketua, sekretaris, bendahara serta bidang-bidang. "Saya sudah cek ke Jakarta. Intinya SK DPP sedang diproses," papar Muzihir.
Setelah itu, DPW PPP NTB siap menggelar pelantikan serentak. Gebyar pelantikan akan dilakukan secara besar-besaran dengan mengundag Ketua Umum PPP Mardiono.
Baca Juga: Forum DPW PPP Sepakat Ganti Sekjen, Optimistis Bisa Ikut Pemilu 2029
Momen itu rencananya akan digelar usai Hari Raya Idul Adha atau sekitar awal Juni mendatang. "Jadi yang melantik langsung nanti Pak Ketum (Mardiono, Red)," jelasnya.
Acara pelantikan seluruh DPC, sambung Muzihir, sekaligus menjadi ajang konsolidasi para kader Partai Kakbah di Bumi Gora. Ini menandai soliditas kader dan kekuatan PPP di NTB. "Kami akan tunjukkan bahwa PPP adalah partai besar yang kokoh dan solid di NTB," ungkapnya.
Terkait penolakan lima DPC yang mengiringi pelaksanaan muscab, Muzihir membantahnya. Menurutnya, semua dilakukan sesuai dengan mekanisme dan AD/ART partai.
Baca Juga: Pimpinan PPP dan Demokrat Merasa Prihatin Kader Pindah ke PSI
Termasuk dengan menerbitkan SK Pelaksana Tugas (Plt) terhadap ketua DPC yang menolak muscab.
Di antaranya DPC PPP Kabupaten Lombok Utara (KLU), DPC Kabupaten Lombok Timur (Lotim), DPC Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), DPC Kabupaten Dompu, dan DPC Kota Bima.
"Karena ketua DPC yang lama tidak mau muscab, maka aturan dalam AD/ART boleh dilaksanakan oleh Plt ketua DPC yang ditunjuk oleh DPP. Dan proses itu sudah selesai," paparnya.
Baca Juga: Kaesang Lantik Pengurus DPW dan DPD PSI se-NTB Hari Ini, Ada Mantan PDIP, NasDem, Demokrat dan PPP
Ia menambahkan, SK Plt ketua DPC tersebut akan berlaku hingga keluar SK pengurus baru definitif periode 2026-2031. Muzihir kembali mengingatkan bahwa pihak-pihak yang menolak muscab bukan lagi dalam kepengurusan partai.
"Saya kira mereka tidak berhak memakai atribut partai. Apalagi mengatasnamakan ketua DPC lagi karena masa kepengurusan sudah berakhir atau demisioner," tegas Wakil Ketua DPRD NTB itu.
Sekretaris DPW PPP NTB Sitti Ari optimistis para kader PPP solid menatap masa depan. Saat ini pihaknya fokus menunggu SK dari DPP tentang kepengurusan baru 10 DPC periode 2026-2031.
Baca Juga: PPP Terancam Tak Bisa Ikut Pemilu 2029, Jika Konflik Internal Tidak Bisa Diakhiri
Terkait masih adanya suara penolakan dari lima mantan ketua DPC, ia mengaku itu bagian dari dinamika politik internal yang lumrah terjadi di setiap partai politik.
"Mereka ini kan mantan ketua DPC. Sekarang sudah tidak menjabat lagi. Saya kira kalau kader dan pengurus yang lain sangat solid dan satu komando di bawah Ketua Umum," ujar Sitti Ari. (mar/r2)
Editor : Jelo Sangaji