LombokPost – Konflik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berlanjut dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin (25/5).
Itu setelah Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra membacakan dua surat masuk dari PPP.
Satu dari DPW PPP NTB terkait usulan perombakan struktur pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD).
Satu surat lainnya dari fraksi PPP DPRD NTB.
Hendra membacakan surat pertama dari DPW PPP NTB yang ditandatangani ketua DPW H Muzihir dan sekretaris DPW Sitti Ari.
Dalam surat itu, DPW mencopot Mohammad Akri dari dua jabatan strategis di DPRD NTB. Yaitu sebagai ketua fraksi serta anggota Badan Anggaran (Banggar).
Baca Juga: Rapat Paripurna Memanas, Muzihir dan Akri Saling Pecat dari Jabatan AKD dan Fraksi PPP DPRD NTB
Untuk jabatan ketua fraksi Akri digantikan langsung oleh Muzihir sekaligus merangkap wakil ketua DPRD NTB.
Jabatannya sebagai anggota Banggar juga dipreteli dan digantikan oleh Sitti Ari. Akri digeser menjadi anggota Badan Musyawarah (Banmus).
Selain Akri, Marga Harun juga terkena pergantian struktur fraksi DPRD NTB. Dalam surat itu, Marga didepak dari jabatan sekretaris fraksi dan digantikan oleh Sitti Ari.
Adapun surat fraksi yang ditandatangani Akri dan Marga Harun meminta pimpinan dewan untuk menonaktifkan Muzihir sebagai wakil ketua DPRD NTB.
Baca Juga: Muzihir Dongkel Akri dari Ketua Fraksi dan Banggar, Marga Harun Juga Dapat Surat Peringatan
"Kami juga berhak menonaktifkan pimpinan. Karena fraksi kan kepanjangan tangan partai," kata Akri.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menegaskan pihaknya tidak akan menindakkanjuti polemik dua surat yang saling bertentangan itu. Baik surat dari DPW PPP NTB maupun fraksi PPP DPRD NTB.
Alih-alih memutuskan, Isvie meminta agar persoalan tersebut diselesaikan terlebih dahulu di internal partai. Pihaknya tidak ingin masuk terlalu jauh dalam konflik internal Partai Kakbah itu.
Baca Juga: Ketua DPW PPP NTB Tuding Surat Sekjen Tidak Sah, Bantah Isu Pemecatan
"Kami putuskan persoalan ini dikembalikan ke PPP untuk diselesaikan secara internal," tegas Isvie.
Pimpinan dewan memilih untuk bersikap hati-hati dan netral.
Dalam situasi saat ini, DPRD NTB tidak akan melakukan perubahan struktur fraksi dan AKD. Termasuk mengubah susunan anggota fraksi, Banggar, maupun pimpinan DPRD.
Langkah tersebut demi menjaga kondusivitas internal DPRD NTB agar aktivitas kelembagaan berjalan kondusif.
"Untuk saat ini tidak ada pergantian AKD demi kondusivitas internal di DPRD NTB," pungkas Wakil Ketua DPD I Golkar NTB itu. (mar/r2)
Editor : Kimda Farida