LombokPost – Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto melayangkan kritik tajam terhadap jalannya roda pemerintahan era Presiden ke 7 Joko Widodo, khususnya pada masa jabatan periode kedua. Dalam pidato kebangsaannya, Hasto secara gamblang menyebut sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami kemunduran serius menuju arah pengelolaan negara yang otoriter.
"Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," kritik Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Senin (1/6/2026).
Hasto memaparkan bahwa esensi sejati Pancasila sejatinya mengandung tekad membara untuk membebaskan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai belenggu penindasan baru. Namun, realitas yang terjadi justru memperlihatkan adanya gejala militerisme serta upaya pembungkaman terstruktur terhadap komponen masyarakat yang bersikap kritis.
Pihak oposisi dan masyarakat sipil dinilai kerap menghadapi tindakan represi aparat ketika menyuarakan evaluasi objektif terhadap kebijakan publik yang merugikan. Padahal, sikap kritis merupakan wujud tanggung jawab politik sekaligus cerminan rasa cinta yang mendalam dari seorang warga negara terhadap tanah airnya.
"Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi," sentil orang nomor dua di jajaran pengurus pusat PDIP tersebut.
Dampak dari gaya kepemimpinan yang populis namun otoriter ini dinilai berimbas langsung pada hilangnya kepastian hukum di ruang publik. Konstitusi dan regulasi turunannya sering kali dimanipulasi sedemikian rupa demi memuluskan syahwat politik para elit tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang.
PDIP mengingatkan kembali jati diri organisasinya sebagai partai yang lahir dari rahim perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia. Pengalaman mendampingi kekuasaan selama ini memberikan pelajaran berharga bahwa kritik yang sehat merupakan pilar utama yang menjaga jalannya sistem demokrasi tetap sehat.
"Kemanusiaan ini menentang berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan aparatur negara yang seharusnya melindungi rakyatnya," tegas Hasto.
Oleh karena itu, momentum Hari Lahir Pancasila ke-81 ini dituntut menjadi titik balik untuk melakukan perubahan struktural pada sistem politik nasional. Pengembalian watak kekuasaan yang memerdekakan dan setara menjadi syarat mutlak terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke.
Baca Juga: Ini 23 Pemain Timnas Indonesia yang Akan Hadapi Oman di FIFA Matchday
"Pancasila dengan demikian melekat dengan narasi dan spirit pembebasan rakyat Indonesia," kunci Hasto.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin