LombokPost – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada momentum peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81. Permohonan maaf tersebut dilayangkan terkait adanya perubahan watak kekuasaan di tingkat nasional yang dinilai telah melenceng jauh dari nilai-nilai luhur dasar negara akibat ambisi politik sektoral.
"Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam rakernas PD Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Senin (1/6/2026).
Hasto menjelaskan bahwa peringatan historis ini harus dijadikan ajang kontemplasi mendalam guna melihat realitas kebangsaan secara jujur dan objektif. Pihaknya sangat menyesalkan terjadinya pergeseran substansi demokrasi politik dan ekonomi di Indonesia yang awalnya berpihak pada rakyat kecil kini justru menjadi sangat sentralistik.
Sistem hukum yang seharusnya tegak lurus mengedepankan keadilan dinilai telah diubah wataknya demi tunduk pada kepentingan elit kekuasaan tertentu. Kondisi tersebut memicu keprihatinan mendalam karena mencederai komitmen kebangsaan yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan oleh para pendiri bangsa.
"Rakyat marhen inilah yang kemudian melahirkan asas, teori, dan cara perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia," tegas Hasto.
Lebih lanjut, PDIP menyoroti adanya indikasi penurunan derajat aparat penegak hukum serta seluruh aparatur negara dalam beberapa waktu terakhir. Lembaga-lembaga negara tersebut dinilai telah diturunkan marwahnya hanya untuk menjadi alat mobilisasi elektoral demi mengamankan status quo kekuasaan.
Fenomena kriminalisasi politik hukum yang marak terjadi belakangan ini dianggap menjadi bukti nyata dari lemahnya komitmen terhadap supremasi hukum yang berkeadilan. Tanpa adanya fondasi hukum yang kokoh, bangunan sistem perekonomian nasional dipastikan tidak akan pernah bisa tumbuh berkembang secara sehat.
Partai berlambang banteng moncong putih ini menegaskan komitmennya untuk terus mengorganisir dan membangun kesadaran kritis di tingkat akar rumput. Upaya ini dinilai penting agar masyarakat miskin, petani, buruh, hingga pelaku UMKM memiliki kedaulatan penuh atas kehidupan ekonomi keluarga mereka.
"Pancasila bukan hanya falsafah pandangan hidup, dasar dan tujuan bernegara," tegas Hasto.
Baca Juga: Pidato Panas Harlah Pancasila: Hasto Sebut Era Kedua Jokowi Ubah Indonesia Jadi Otoriter Populis
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin